NTT Terkini
NTT Masuk 10 Besar Provinsi dengan Kasus Korupsi Paling Banyak
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat kasus korupsi setiap provinsi seluruh Indonesia.
POS-KUPANG.COM - Nusa Tenggara Timur (NTT) masuk sepuluh besar provinsi dengan kasus korupsi terbanyak di Indonesia.
NTT bertengger di peringkat delapan. Sementara peringkat pertama ditempati Provinsi Papua Tengah.
Data provinsi dengan kasus korupsi terbanyak dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Pemeringkatan provinsi ini berdasarkan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di tingkat desa atau kelurahan.
Data tersebut tertuang dalam Buku Statistik Kriminal yang terbit pada 2024.
Perlu diketahui, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mendefinisikan korupsi sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang, baik pejabat maupun bukan, yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Sementara itu, BPS mencatat kejahatan korupsi meningkat dari 261 dari tahun 2023 menjadi 483 kasus di 2024 di seluruh Indonesia.
Posisi pertama ditempati Papua Tengah dengan 51 kasus korupsi selama 2024, disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Berikut selengkapnya 10 provinsi dengan kasus korupsi paling banyak di Indonesia:
1. Provinsi Papua Tengah
Kasus di 2023: -
Kasus di 2024: 51 kasus korupsi
2. Provinsi Jawa Timur
Kasus di 2024: 15 kasus korupsi
Kasus di 2023: 27 kasus korupsi
kasus korupsi setiap provinsi
Nusa Tenggara Timur
NTT
Badan Pusat Statistik (BPS)
POS-KUPANG.COM
Buku Statistik Kriminal
738 Kelompok UPPKA Terbentuk di NTT, BKKBN Dorong Pemberdayaan Ekonomi Keluarga |
![]() |
---|
Petrus Kase Dikukuhkan Jadi Guru Besar Undana : Ini Momen Membanggakan |
![]() |
---|
Inovasi SuperSun dari PLN, Desa Kalamba Sumba Timur Nikmati Listrik 24 Jam |
![]() |
---|
Dua Dekade Komisi Yudisial, Refleksi Peran Penghubung di NTT dalam Menjaga Integritas Hakim |
![]() |
---|
Dosen Hukum Tata Negara Undana Sebut Selama Agustus Tak Boleh Ada Bendera Lain |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.