Anita Jacoba Gah Gelar Workshop Dorong Pengentasan Anak Tidak Sekolah di NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba Gah, menggelar workshop pendidikan bertajuk "Pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) Dalam Mendukung Wajib Belajar 13 Tahun" di Hotel Aston Kupang, Provinsi NTT pada, Jumat 25 Juli 2025. 

Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Kemendikdasmen).

Dalam paparannya, Anita menegaskan bahwa program wajib belajar 13 tahun membawa tantangan yang lebih kompleks dibandingkan kebijakan sebelumnya, yakni wajib belajar 9 tahun. 

Ia menyebut faktor-faktor seperti kemiskinan, kesenjangan sosial-ekonomi, akses pendidikan yang timpang, hingga inklusivitas, menjadi hambatan besar yang harus segera diatasi.

Baca juga: Pelajar Keracunan MBG, Anggota DPR RI Anita Gah Desak Pemerintah Evaluasi Vendor Secara Menyeluruh

"Banyak anak usia sekolah terpaksa bekerja, menjadi korban eksploitasi, yatim piatu akibat pandemi atau bencana, hingga mengalami kehamilan remaja. Semua ini memperumit situasi ATS di berbagai daerah," kata Anita.

Anita menekankan bahwa kegagalan satu anak untuk mengakses pendidikan bukan hanya kehilangan bagi anak itu sendiri, tetapi juga kerugian bagi masyarakat dan bangsa karena hilangnya potensi perubahan masa depan.

Untuk mengatasi permasalahan ATS, Anita mendorong pendataan berbasis komunitas atau mikro, pelaporan dua arah, dan intervensi sosial-ekonomi transformatif seperti bantuan sosial dan pendidikan keterampilan bagi anak-anak yang tidak sekolah.

Lebih lanjut, ia menyerukan revitalisasi pendidikan alternatif dan pendidikan keterampilan, serta intervensi khusus bagi anak-anak korban bencana dan kelompok rentan. 

Baca juga: Anita Gah Minta Pemkot Segera Selesaikan Konflik SDN Tenau Kota Kupang

Anita juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga keagamaan, dunia usaha, dan pemerintah desa.

"Anak-anak yang kembali bersekolah harus diberi insentif, inovasi, dan penghargaan berupa beasiswa serta perlindungan khusus," ujarnya.

Politisi Demokrat asal NTT itu juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran legislatif untuk pengawasan, reformasi kebijakan, dan pengalokasian anggaran afirmatif di sektor pendidikan. 

Menurutnya, modernisasi dan adaptasi kurikulum menjadi hal yang sangat mendesak demi menjawab kebutuhan zaman.

Baca juga: Anita Gah Dorong Pemkab TTS Tingkatkan Kualitas Pendidikan

"Bangsa yang besar bukanlah yang sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan bangsa yang memastikan tidak ada satu anak pun tertinggal dari pendidikan bermutu," tegasnya.

Hadir dalam workshop tersebut, Yaswardi, Widyaprada Ahli Utama yang mewakili Direktorat Pendidikan SMA, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbudristek.