Opini: Sekolah Rakyat, Peluang Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Memutus Rantai Kemiskinan

Oleh: Immanuel Keral Bayu Laksana
Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Ngada - Nusa Tenggara Timur

POS-KUPANG.COM - Sekolah Rakyat merupakan salah satu program yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Sekolah Rakyat didasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 49/HUK/2025 tentang Tim Formatur Penyelenggaraan Sekolah Rakyat. 

Dalam laman sekolahrakyat.kemensos.go.id, sekolah rakyat bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. 

Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

DTSEN merupakan gabungan dari beberapa basis data, yaitu DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi), P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang bertujuan untuk menciptakan data yang tepat sasaran dan akurat. 

DTSEN merupakan sistem data terpadu yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendata seluruh penduduk Indonesia dari berbagai lapisan sosial ekonomi masyarakat.

Pendidikan dan Kemiskinan di Indonesia

Sebagian besar masyarakat percaya bahwa pendidikan merupakan salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan. 

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2024 sebanyak 24,06 juta orang atau  8,57 persen. 

Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Selatan dan Nusa Tenggara Timur merupakan 5 provinsi dengan persentase jumlah penduduk miskin di atas 19 persen. 

Sayangnya, menurut data BPS kelima provinsi tersebut juga memiliki rata-rata lama sekolah yang rendah. 

Pendidikan merupakan pemutus rantai kemiskinan tetapi kemiskinan dapat menjadi penghalang untuk mengakses pendidikan.

Pendidikan dan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. 

Namun, potensi sumber daya alam ini tidak diikuti oleh potensi sumber daya manusia yang ada. 

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di NTT pada September 2024 sebesar 1.107.940 jiwa atau sebesar 19,02 persen sedangkan rata-rata lama sekolah tahun 2024 sebesar 8,02 tahun. 

Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya angka kemiskinan di NTT seperti akses pendidikan yang sulit, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kondisi geografi.

Peran Sekolah Rakyat terhadap Pendidikan dan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur

Sekolah Rakyat hadir untuk mengatasi permasalahan pendidikan dan kemiskinan di Indonesia, khususnya di NTT. 

Sekolah Rakyat merupakan program utama Presiden Prabowo Subianto yang memiliki fokus utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. 

Kolaborasi antara KemenPU, Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi pondasi penting agar pembangunan dan pengelolaan Sekolah Rakyat dapat berjalan secara efektif dan sesuai target.

Anak-anak dari keluarga miskin menghadapi permasalahan yang spesifik, mulai dari ekonomi, kemiskinan, pendidikan dan lingkungan sosial. 

Sebagian besar anak-anak memandang bahwa memiliki akses pendidikan yang mudah bukanlah sesuatu yang istimewa. 

Namun, bagi anak-anak dari keluarga miskin, memiliki akses pendidikan yang mudah merupakan suatu privilege.

Sekolah Rakyat dirancang agar setiap siswa dapat mendapatkan pendidikan dan pendampingan yang optimal. 

Sekolah Rakyat dapat menjadi wadah bagi anak-anak yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan tetapi memiliki semangat dan daya juang tinggi untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. 

Sekolah Rakyat membuka peluang sebesar-besarnya bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk bertumbuh, berkembang dan berproses menjadi generasi bangsa yang berkualitas. 

Sekolah Rakyat bukan bermaksud untuk mengkotak-kotakan, justru ini merupakan bentuk penyetaraan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. 

Adanya Sekolah Rakyat mendeklarasikan bahwa setiap anak-anak wajib mendapatkan akses pendidikan yang layak dan setara.

Dalam jangka pendek, Sekolah Rakyat bertujuan untuk memastikan agar anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan akses pendidikan yang mudah dan berkualitas. 

Lebih jauh lagi, Sekolah Rakyat bertujuan untuk mencetak agen perubahan guna memutus rantai kemiskinan dan menyiapkan generasi emas 2045. 

Bagi anak-anak dari keluarga miskin, Sekolah Rakyat merupakan peluang untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan harapan untuk mengubah nasib keluarga mereka. 

Bagi pemerintah, Sekolah Rakyat merupakan suatu pembuktian bahwa pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan.

Dukungan Pemerintah Daerah

Dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) NTT juga sangat diperlukan agar pembangunan dan pengelolaan Sekolah Rakyat dapat berjalan secara efektif. 

Dukungan dalam bentuk penyediaan lahan bagi pembangunan Sekolah Rakyat, memastikan fasilitas tersedia, sumber daya tenaga pendidik yang berkualitas serta sosialisasi kepada masyarakat merupakan langkah awal menuju peningkatan pendidikan yang layak dan berkualitas di NTT. 

Lebih lanjut lagi, Pemda NTT perlu melakukan pemutakhiran data DTSEN agar data semakin akurat dan Sekolah Rakyat dapat dinikmati oleh anak-anak dari keluarga miskin yang memang benar-benar membutuhkan.

Dengan kerja sama antar pihak terkait, Sekolah Rakyat bukan hanya sekadar kebijakan, tetapi peluang sekaligus harapan untuk membangun NTT lewat pendidikan yang berkualitas. 

Dengan semangat juang yang tinggi, Sekolah Rakyat diharapkan bisa menjadi penggerak bagi penerus bangsa, bukan hanya untuk NTT tetapi untuk Indonesia. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News