FKUB NTT Bersama Tokoh Agama Katolik dan Protestan di Kupang Sepakati Enam Poin Bangun Harmonisasi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memfasilitasi pertemuan antara para tokoh agama Katolik dan Protestan di Kupang. 

Dalam pertemuan itu, disepakati enam poin untuk membangun dan menjaga harmonisasi umat beragama di NTT. 

Ketua FKUB NTT Prof Yuliana Salosso mengatakan pertemuan itu sudah dilakukan, Selasa (22/7/2025) di kantor FKUB NTT. Sejumlah pimpinan agama hadir dalam agenda tersebut. 

"Pertemuan yang diselenggarakan oleh FKUB yang menghadirkan pimpinan Gereja Katolik dan Protestan itu ada beberapa item yang sudah disepakati," kata Yuliana Salosso, Rabu (23/7/2025). 

Dia menjelaskan, maraknya kesalahpahaman antar umat beragama belakangan ini muncul di ruang publik sebagai dampak dari pesatnya perkembangan teknologi komunikasi. Ini  berpotensi mengganggu keharmonisan. 

Untuk itu, kata dia, dalam masyarakat yang majemuk ini diperlukan langkah konkret yang disepakati bersama oleh para pimpinan gereja Kristen dan Katolik. 

"Ini penting guna menumbuhkan sikap saling menghargai perbedaan dan memperkuat semangat toleransi antar umat beragama," katanya. 

Adapun enam poin yang disepakati adalah:  

1. Semua pihak hendaknya saling menjaga ucapan dan komentar maupun pernyataan secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyinggung ajaran, tokoh dan symbol gereja Kristen dan Katolik melalui khotbah di mimbar, dalam tulisan, maupun di media sosial.

2. Mengedepankan Nilai Persaudaraan dan Toleransi dalam berkomunikasi
sebagai perwujudan kasih dalam membangun kehidupan ber-gereja yang harmonis.

3. Menggunakan media sosial secara bijak, tidak menyebarkan konten provokatif, hoaks, atau konten yang berpotensi memecah belah antara umat/jemaat.

4. Para pemimpin gereja diharapkan menyampaikan pesan-pesan moral kepada umat dengan bijak, menghindari pernyataan atau tindakan yang dapat memicu gangguan terhadap kerukunan antar umat.

5. Pemimpin gereja perlu menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam merespons setiap kesalahpahaman melalui pendekatan dialogis dan mediasi sebagai upaya penyelesaian yang damai dan konstruktif.

6. Mendorong setiap lembaga gereja menyusun pedoman etika bermedia sosial bagi para pelayan, pengkhotbah, aktivis, dan umatnya.

Baca juga: FKUB NTT Gelar Dialog Lintas Agama di Masjid Al Azhar Alak Kota Kupang

Yuliana berharap, semua pihak bisa menaati dan mengikuti kesepakatan yang ada. Begitu juga dengan masyarakat agar bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh masing-masing pimpinan agama. 

"Harapan kami kejadian yang sudah lewat itu tidak berkepanjangan. Kita bukan mencari siapa yang salah atau yang benar. Tapi kita bisa menghentikan semua ujaran kebencian di media sosial. Kita mulai dengan hal baik untuk mempertahankan identitas NTT sebagai Nusa Terindah Toleransi," ujarnya. 

Pdt Gatsper A. Hawu Lado yang mewakili PGLII NTT mengatakan, dalam kesepakatan bersama itu sudah dibicarakan berbagai fenomena sosial yang berlangsung. Prinsipnya, agar ada saran untuk para pelayan bisa membatasi diri terkait hal privasi kaitannya dengan kepercayaan.  

"Kita harus bisa membatasi diri berhubungan dengan kepercayaan ataupun kebersamaan kita di ruang publik dan privasi itu kita harus membedakannya. Ruang publik itu tidak saja kita, sehingga memberikan tanggapan positif dan negatif dan sangat mengganggu," ujarnya. 

Dari pertemuan dan kesepakatan bersama itu, setiap pimpinan agama agar menyampaikan ke semua pelayan umat untuk tetap menjaga kondusifitas publik. Pdt Gatsper mengaku dalam waktu dekat akan ada rapat kerja PGLII NTT dan Majelis Pekerja. 

Sehingga, kesepakatan bersama FKUB NTT itu akan disosialisasikan ke semua pelayan umat dan dilanjutkan ke seluruh umat. Dengan begitu, stabilitas keharmonisan antar umat beragama di NTT terus dijaga. Apalagi NTT sebagai daerah ter-toleransi. 

Dia menyebut, saling klaim di ruang publik justru akan membuat kegaduhan. Hal itu juga bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengadu domba antar umat beragama. 

"Kalau kita sebagai pimpinan gereja berargumen seperti itu, nanti umat yang kita pimpin juga kebingungan. Kadang juga sampai ke apatis mereka. Sementara hal berhubungan dengan dogma dan teologi itu ranah privasi kita masing-masing. Di ruang publik kita harus menjaga kebersamaan kita," katanya. 

Pdt Gatsper mengajak semua pelayan umat agar terus menjaga diri. Ia menyarankan semua untuk belajar dari Yesus yang mengajarkan tentang nilai kasih. Baginya keharmonisan yang sudah terbina selama ini perlu terus dirawat. 

"Marilah kita lebih mawas diri. Kita semua ini hanya hamba. Yang punya umat itu Tuhan Yesus. Sementara Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang mengasihi, menjaga alama, interaksi sosial tanpa harus memaksa. Keberagaman kita menciptakan hal harmonis," ujarnya. 

Wasekum MPH PGIW NTT, Pdt. Cefrry Djaman Djenal, S.Th menjelaskan, dari kacamatanya memang tindakan dari salah seorang pemuka agama itu di media sosial terkesan ujaran kebencian. 

Ia menyebut itu tidak sejalan dengan semangat dialog oikumenes yang sudah berjalan antara gereja Katolik dan Protestan. Dampaknya, itu tidak saja religius, sosial tapi juga merusak relasi yang sudah terjalin selama ini. 

"Saya pikir ini bisa memicu polarisasi umat. Banyak akun anonim, yang atas nama. Nampak dari komentar. Kita tidak tahu, apakah ada pihak yang mengambil kesempatan untuk memperkeruh suasana. Ini mencoreng provinsi toleransi," ujarnya. 

Pdt Djaman mengatakan, tugas pelayan Tuhan adalah hanya mengajak, mendidik dan membina umat. Keputusan untuk memilih keyakinan ada di umat itu sendiri. Dia menyebut dalam pertemuan dengan FKUB sudah ada kesepakatan bersama. 

Dia juga berharap adanya ajakan dari setiap pimpinan agama untuk merangkul dan adanya saling menghargai antar umat beragama. Ia meminta para pihak yang melakukan ujaran kebencian bisa diberi tindakan disiplin dari otoritas keagamaan yang menaungi. 

"Para imam, tidak hanya iman tapi pendeta untuk berdasarkan semangat pembaharuan," katanya. 

Pdt Djaman mengajak, semua pihak terkait agar menanggapi situasi sosial yang belakangan terjadi di media sosial dengan arif dan bijak. Sisi lain, kata dia, dia menyebut banyak pemuka agama juga ikut menyampaikan keyakinan secara vulgar dengan menyinggung umat lainnya. 

"Intinya jangan membalas ujaran kebencian dengan kebencian. Mengeluarkan pernyataan menekankan nilai kasih. Identitas orang Kristen, baik Katolik dan Protestan dikenal sebagai Kasih. Kita melihat Kristus sebagai kepala gereja. Dengan keunikan dan keberagaman. Ini harus diwariskan," ujarnya. 

Terpisah, Uskup Agung Kupang Mgr Hironimus Pakaenoni mengatakan, rapat itu untuk membicarakan dan mencari solusi terkait dengan pewartaan oknum pemuka agama yang belakangan menimbulkan keresahan. 

Menurut Mgr Hironimus, akibat dari pernyataan salah seorang pemuka agama itu cenderung mengklaim kebenaran sepihak di ruang publik. Akibatnya ada pro dan kontra di tengah masyarakat. 

Dia menjelaskan beberapa hal yang dibicarakan dari pertemuan itu adalah rekomendasi agar semua pemuka agama tidak mengeluarkan pernyataan yang merendahkan keyakinan orang lain. 

"Mengedepankan nilai-nilai persaudaraan dan toleransi. Bukan dalam kehidupan sehari-hari tapi juga menggunakan media sosial yang ada," katanya, Kamis (24/7/2025). 

Rekomendasi juga mendorong adanya pertanggungjawaban dari setiap orang yang menggunakan media sosial. Sebab, media sosial ada berbagai orang dengan ragam latar belakang. Tanggungjawab yang dimaksudkan adalah menjaga kerukunan dan kekeluargaan. 

Rekomendasi juga meminta pemuka agama untuk menghindari klaim sepihak di ruang publik. Sebab, kebenaran iman adalah kebenaran yang tidak hanya bersifat rasional tetapi dari berbagai macam aspek. 

"Memang kebenaran menyangkut kebenaran imannya tapi tanpa meremehkan, merendahkan, tanpa klaim kebenaran hanya dari keyakinannya sendiri. Ada istilah, kebenaran yang tercecer," ujarnya. 

Dalam semua keyakinan, masing-masing memiliki kebenaran. Sehingga tidak boleh ada pihak yang mengeklaim secara sepihak.

Mgr Hironimus menyebut rekomendasi lainnya yakni dialog bila ada kesalahpahaman. Rapat yang diadakan FKUB NTT merupakan salah satu langkah untuk mengedepankan dialog.
 
Dialog itu dilakukan karena ada kekeliruan dari pimpinan Gereja. Tugas selanjutnya adalah pimpinan yang lebih tinggi harus memberi teguran bagi orang atau pemimpin yang melakukan tindakan kurang baik. 

"Saya juga sudah memberikan nasihat dan peringatan kepada oknum, orang yang bersangkutan yang memang selama ini aktif di media sosial tentang iman dan sebagainya," ujarnya. 

Rekomendasi berikut adalah pemimpin gereja harus menjadi teladan. Kasus yang belakangan viral dilakukan oleh seorang pemimpin gereja dengan klaim kebenaran. Dia berkata itu tidak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin umat atau jemaat. 

Tugas sebagai pemimpin atau gembala harus memberikan teladan yang baik untuk umat atau jemaat. Dalam hal media sosial, teladan juga harus terlihat. 

"Kita sepakat juga untuk menyusun semacam pedoman internal, berkaitan dengan tata krama, etika bermedia sosial supaya bisa di hayati, dilaksanakan untuk pemimpin agama dan jemaat dan umat," ujarnya. 

Mgr Hironimus mengimbau, semua orang agar menggunakan media sosial dengan arif dan bijak. Siapapun, agar tidak terprovokasi dengan berbagai klaim-klaim sepihak yang disampaikan, terutama di media sosial. 

Sikap bijak adalah kunci utama menanggapi segala sesuatu. Semua orang tidak boleh cenderung mempertahankan kebenaran di ruang publik yang bisa menimbulkan ketegangan. 

Sekertaris Majelis Sinode harian GMIT Pdt. Lay Abdi K. Wenyi mengatakan, rapat di FKUB NTT itu dihadiri oleh pemimpin lintas Gereja, dari Protestan dan Katolik. Pembahasan mengenai perdebatan dan percakapan di media sosial yang beredar di media sosial. 

"Kita merasa bahwa NTT ini selama ini dikenal Nusa Terindah Toleransi. Tidak mudah merajut itu semua. Sebagai pimpinan agama kita ingin menyelesaikan perdebatan di media sosial. Hari ini orang tidak lagi melihat kebenaran tapi viralitas," katanya. 

Dia mengatakan, harusnya teologi hanya menjadi konten yang seringkali tidak membawa orang pada kolaborasi tetapi pada perpecahan. Pertemuan itu diharapkan agar para pemimpin Gereja, dari Katolik dan Protestan agar mengingatkan semua untuk tidak melampaui kepatutan dalam bernarasi, tulisan atau membuat konten. 

Terutama, dalam kaitannya dengan narasi atau konten yang menyinggung gereja atau agama lain. Kalaupun ingin melakukan hal itu, maka sebaiknya hanya pada pengajaran internal. 

"Prinsipnya kita sepakat, kita tidak mau situasi dimanfaatkan pihak tertentu untuk menciptakan perpecahan di antara kita anak bangsa, Nusa Tenggara Timur dan lebih khusus sebagai tubuh Kristus," ujarnya. 

Komitmen bersama itu, kata dia, merupakan seruan moral dan pastoral untuk pimpinan umat dan semua umat. Dengan begitu maka semakin meningkatkan semangat kolaborasi dan kerukunan di NTT. 

Pdt Abdi Lay juga berharap adanya etika menggunakan media sosial. Sebaiknya media sosial digunakan untuk hal positif, bukan sebaliknya mengutuk atau mencaci orang lain. 

"Mari kita merayakan kebersamaan kita sebagai anak-anak Kristus, yang diberi tanggungjawab bukan hanya perdebatan doktrin, tapi tanggungjawab sosial kita. Mari kita berikan perhatian dan energi besar untuk persoalan kemanusiaan seperti stunting, buruh migran, kemiskinan," ujarnya. 

Baginya hal-hal positif atau kolaboratif menjadi lebih penting. Itu akan lebih menolong banyak orang. Dia berkata, agar pembelajaran dari Kristus yang tidak terlalu banyak mempersoalkan doktrin atau dogma, tapi tanggungjawab kemanusiaan sebagai wujud kecintaan terhadap Tuhan. (fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS