Pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen ASN Universitas Timor Menuai Polemik

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon 

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Pembayaran tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN di Universitas Timor diduga menuai polemik. Pasalnya, hingga saat ini tukin dosen baru dicairkan untuk masa pengabdian 6 bulan lalu.

Sementara 1 bulan lainnya belum dicairkan hingga sekarang. Hal ini masih dinantikan para Dosen Universitas Timor tanpa informasi yang pasti.

Saat diwawancarai POS-KUPANG.COM, Minggu, 20 Juli 2025, seorang sumber dari Unimor yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, Tunjangan kinerja dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah hak dosen ASN yang diberikan kepada puluhan ribu dosen di Indonesia untuk Dosen ASN di PTN Satker LLDIKTI dan BLU Non Remun. Tukin ASN lahir dari perjuangan Aliansi Dosen ASN Kemediktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI). 

Ia menegaskan bahwa, Perpres nomor 19 tahun 2025 diterbitkan oleh Presiden RI beberapa bulan lalu berkat aksi solidaritas dosen yang tergabung dalam ADAKSI di Jakarta beberapa waktu lalu. Beberapa perwakilan dari setiap universitas berhasil dikirim ke Jakarta berkat hasil urunan biaya transportasi dan penginapan para dosen semua universitas tidak terkecuali di Unimor.

Baca juga: Dinas Perindag TTU Rilis Data Merk Beras yang Beredar di Pasar Baru Kefamenanu 

Dana tukin tersebut diperjuangkan melalui proses yang tidak mudah. Meskipun demikian, realisasi pembayaran tukin di tingkat universitas khususnya Unimor terlambat dan tidak ada transparansi.

Secara nasional tahapan pencairan tukin sudah ditetapkan oleh Kemendiktisaintek Sejumlah dosen ASN di Unimor sempat beramai-ramai menanyakan langsung tukin tersebut di rektorat pada tanggal 15 Juli 2025 lalu ke Wakil Rektor II dan Bagian Keuangan Unimor. 

Sumber ini menyebutkan, aksi para dosen menanyakan pencairan tukin ini semata-mata karena itu adalah hak mereka dan melalui perjuangan panjang.

"Sebenarnya itu pergi demo sih. Saat itu dapat informasi bahwa dalam satu atau dua hari ini tapi hanya enam bulan," ucapnya mengulang penjelasan para pihak kepada sejumlah dosen waktu itu.

Ia menegaskan bahwa, tidak ada transparansi dan pola komunikasi dari Universitas Timor yang diberikan kepada dosen. Para dosen kemudian berinisiatif untuk menanyakan kejelasan pencairan tukin tersebut ke berbagai pihak di Universitas Timor, seperti bendahara, bagian keuangan, Wakil Rektor II bahkan, ada dosen yang berusaha menanyakan langsung pencairan tukin tersebut kepada Rektor Universitas Timor. Namun penjelasan mereka sangat membingungkan. 

Menurutnya, ada sejumlah dosen yang tergabung dalam grup dosen pejuang tukin. Beberapa waktu lalu, kata dia, ketika para dosen yang menanyakan informasi kepada Bendahara namun, yang bersangkutan menyebut dana tersebut sudah diproses di KPPN. Tak puas, para dosen kemudian menanyakan informasi tersebut ke KPPN.

Baca juga: Universitas Timor Gelar Wisuda Periode Pertama, 605 Mahasiswa Bakal Raih Gelar Sarjana 

Ia menduga Rektor Unimor tidak dalam grup pejuang tukin Unimor hingga saat ini. Kendatipun Rektor Unimor mengetahui rentetan perjuangan itu, hal ini juga diduga diketahui ketika yang bersangkutan memiliki kewenangan menandatangani. 

Dihantui ketidakpastian informasi, kata sumber tersebut, sejumlah dosen disebut berinsiatif menemui Rektor Unimor menanyakan kebenaran informasi tersebut. Pasalnya yang bersangkutan merupakan kuasa pengguna anggaran.

Di sisi lain para pejabat yang dibutuhkan tanda tangan mereka ini juga menerima tukin yang notabene adalah perjuangan para dosen.

Ia menyebut, para dosen tersebut sempat menanyakan informasi tersebut ke KPPN. Mirisnya, ketika dosen menanyakan informasi ke Rektor, mereka menerima respon yang kurang berkenan dari Rektor Unimor.