KUR Perumahan PKP Dituding Salah Sasaran, Ini Respon Pemerintah

POS-KUPANG.COM - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dituding salah sasaran. Adapun Program KUR Perumahan itu digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). 

Program itu merndapat kritik keras karena dianggap "salah sasaran" dan "salah konsep." 

Meski, awalnya oleh pemerintah dimaksudkan untuk menggairahkan ekosistem perumahan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. 

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho membantah dengan tegas kritik tersebut. 

Menurut keduanya, KUR Perumahan adalah inisiatif yang telah lama dinantikan oleh para pelaku industri properti.

Skema pembiayaan ini dirancang sebagai program sisi suplai, yang berarti bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi pengembang.

"Program tersebut dalam rangka untuk mendukung agar ekosistem perumahan bisa lebih bergairah dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi," jelas Sri dan Heru dikutip dari Kompas.com, Senin (21/7/2025). 

Keduanya memandang KUR Perumahan sebagai cara untuk menciptakan stimulus agar sektor perumahan lebih aktif.

Namun, pandangan ini ditentang keras Lektor sekaligus Anggota Kelompok Kahlian Perumahan dan Pemukiman Institut Teknologi Bandung (ITB) Mohammad Jehansyah Siregar. 

Jehansyah mengatakan, keduanya menunjukkan pandangan yang mereduksi masalah perumahan rakyat hanya sebagai persoalan bisnis properti dan stimulus industri konstruksi.

Jehansyah juga menilai bahwa akibat pandangan ini, selalu terjadi bias pasar dalam formulasi kebijakan perumahan rakyat.

Baca juga: Kebijakan KUR Perumahan Pemerintahan Prabowo Salah Kaprah?

"Ironisnya, pada saat yang sama pemerintah tetap bermimpi menyediakan rumah terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," ujar Jehansyah kepada Kompas.com, Minggu (20/7/2025).

Ia menuding Kementerian PKP dan BP Tapera didominasi oleh ekonom neoliberal yang cenderung menepikan warga miskin perkotaan.

"KPR dan KUR dianggap solusi ajaib, padahal tidak relevan bagi warga permukiman kumuh dan sangat tergantung pada subsidi yang membebani APBN," tegasnya.

Menurutnya, Kementerian PKP dan BP Tapera tidak memahami tantangan urbanisasi yang seharusnya bertumpu pada pelayanan publik terbaik, bukan asumsi sesat bahwa pasar akan menyerap permukiman kumuh secara otomatis.