NTT Terkini
Program Makan Bergizi Gratis NTT Melaju: 94.056 Warga Tersentuh Gizi
Adi Setiawan menambahkan, hingga 22 Juni 2025, terdapat 32 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi di 18 kabupaten/kota
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yuan Lulan
POS-KUPANG.COM, KUPANG – Sebanyak 94.056 penerima manfaat di Provinsi NTT telah tersentuh program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini diungkap Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT, Adi Setiawan dalam konferensi pers APBN Kita (Kinerja dan Fakta) atau Katong pung APBN, Rabu (25/6/2025) di Aula Kanwil DJPb Provinsi NTT, Lantai III Gedung Keuangan Negara Kupang.
Adi Setiawan menambahkan, hingga 22 Juni 2025, terdapat 32 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi di 18 kabupaten/kota dari total 21 kabupaten dan 1 kota di NTT.
Jumlah ini masih di bawah target 113 SPPG, namun ketercakupan NTT tergolong baik dibandingkan daerah lain di Indonesia. Total penerima manfaat mencapai 2 persen dari target nasional 1,4 juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, siswa sekolah dari berbagai jenjang, dan ibu menyusui.
Ia juga menjelaskan, capaian Provinsi NTT lebih baik dibandingkan daerah lain yang ketercakupannya masih di bawah 1 persen.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mempercepat pembentukan SPPG baru dan memastikan program ini berjalan konsisten,” ungkap Adi.
Baca juga: Kanwil DJPb NTT Gelar Rapat ALCo Bahas Capaian APBN hingga April 2025
Program MBG dikelola melalui koordinasi dengan pusat di Jakarta, dengan pemantauan ketat untuk memastikan penyediaan makanan bergizi berjalan lancar.
Dalam waktu dekat, Kanwil DJPb NTT berencana menggelar pertemuan dengan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan strategi akselerasi program ini.
“MBG adalah program mulia untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya generasi muda dan ibu menyusui. Kami optimistis, dengan dukungan semua pihak, target 113 SPPG dapat tercapai,” tambah Adi. (uan)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS
Pengamat Politik Undana Angkat Bicara Tentang Polemik Kenaikan Tunjangan DPR RI |
![]() |
---|
Prajurit Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat Lakukan Pengamanan Intensif |
![]() |
---|
Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Menilai Kenaikan Tunjangan DPRD Tidak Tepat |
![]() |
---|
Anggota DPRD NTT David Boimau Kritisi Polemik Kenaikan Tunjangan DPR RI |
![]() |
---|
Fraksi Demokrat DPRD Sebut APBD NTT Banyak Biayai Rutinitas Birokrasi Dibanding Produktif |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.