Petani Sawah di Flotim Gembira Mahkamah Konstitusi Gratiskan Sekolah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Paul Kabelen

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan Pemerintah menggratiskan pendidikan SD-SMP negeri maupun swasta rupanya belum sampai ke telinga kalangan petani sederhana di Kabupaten Flores Timur (Flotim), Provinsi NTT.

Salah satunya Efentinus Watu, petani sawah yang ditemui di Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Sabtu (14/6/2025) pagi. Atas kabar itu, pria 55 tahun yang memiliki empat anak itu langsung sumringah.

"Kabar yang sangat menggembirakan, apa lagi untuk kami orang kecil. Ini sangat membantu masyarakat," kata Efentinus Watu,  di sela-sela kesibukannya menyemprot obat hama.

Baca juga: FEATURE: Cerita Difabel Netra di Flores Timur, Bermusik Pakai Insting Bukan Mata

Watu berterima kasih kepada pihak-pihak yang memperhatikan kelangsungan pendidikan bagi kalangan masyarakat kecil. Dia berharap agar putusan itu bisa ditindaklanjuti Pemerintah Pusat hingga daerah.

"Saya punya anak satu orang sekolah di SMPN Titehena di Lewolaga, satu SD, dan dua orang sudah tamat SMA tapi tidak kuliah karena kami tidak punya biaya," cerita Efentinus Watu.

Sementara itu, pihak SDK La Mennais Larantuka kurang setuju jika putusan tersebut berlaku untuk sekolah swasta yang selama ini mengelola finansial dan operasional secara mandiri.

"Kami sekolah swasta, secara khusus sekolah yayasan memang kurang setuju. Yang menjadi ketidaksetujuan kami itu karena secara finansial, kami berusaha untuk mandiri," ujar Kepsek SDK La Mennais, Bruder Fransiskus Xaverius Gua Making, belum lama ini.

Baca juga: LIPSUS: Tersangka Fani Pemasok Anak untuk Eks Kapolres Ngada Menangis Dihadapan Jaksa 

Bruder Fransiskus Xaverius Gua Making berpandangan, menggratiskan biaya untuk sekolah swasta tentu akan mengganggu segala operasional pada sekolah itu sendiri.

"Menggratiskan itu artinya semua pukul rata. Sementara segala kebutuhan pengelolaan kemandirian sekolah sangat tergantung pada incoming (masuk) itu sendiri. Kami tergantung sekali pada pengelolaan keuangan secara incoming," ucap Bruder Fransiskus Xaverius Gua Making.

MK sebelumnya mengabulkan uji materi yang diajukan pihak Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (PPI) yang menuntut sekolah gratis untuk negeri dan swasta.

MK akhirnya mengabulkan materi itu sekaligus mewajibkan pemerintah untuk memberikan pendidikan dasar 9 tahun dari SD sampai SMP secara gratis. (cbl)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS