Pelayanan Kesehatan Gratis Resmi Berlaku di Kabupaten Belu, 30.000 Warga Terlindungi JKN Daerah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Komitmen Bupati Belu, Willybrodus Lay, SH dan Wakil Bupati Vicente Hornai Gonsalves, ST untuk menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Belu akhirnya resmi diwujudkan.

Pemkab Belu menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Kesehatan Cabang Atambua di Aula Gedung Wanita Betelalenok, Kamis (5/6/2025). 

Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, Ketua DPRD Belu, Feby Djuang, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Atambua, dr. Sarwika Mauseke, Pimpinan Forkopimda, pimpinan OPD, Para Camat, tokoh masyarakat serta para kepala Desa/penjabat.

Program ini bagian realisasi cepat dari janji politik pasangan Bupati-Wakil Bupati yang baru dilantik pada 24 Maret 2025 lalu. 

"Belum genap 100 hari kerja, tapi kami sudah menunaikan satu dari janji besar kami, menghadirkan pelayanan kesehatan gratis yang merata dan adil untuk masyarakat tidak mampu di Belu," tegas Bupati Willy Lay, dalam sambutannya. 

Melalui kerja sama ini, sebanyak 30.233 warga yang telah diverifikasi secara faktual ditetapkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang biayanya ditanggung penuh oleh Pemkab Belu. 

Dari total 47.714 peserta yang sebelumnya dibiayai oleh pemerintah daerah, hanya 30.233 yang dinyatakan layak melalui proses verifikasi dan validasi.

“Ini bentuk tanggung jawab moral kami sebagai pemimpin agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” ujar Bupati Willy.

Ia menjelaskan, Program ini akan berjalan menggunakan skema Universal Health Coverage (UHC) non-cut off, yang berarti peserta tidak perlu menunggu lama. "Paling lambat satu minggu setelah pendaftaran, layanan kesehatan gratis sudah aktif dan bisa langsung dimanfaatkan," jelasnya.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga yang selama masa transisi terpaksa membayar sendiri biaya pelayanan kesehatan. “Proses ini penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” katanya.

Bupati Willy juga mengungkapkan apresiasi atas kerja cepat para camat, lurah, dan kepala desa yang mendukung proses validasi data penerima manfaat BPJS. 

Ia menyebut, data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat yang sebelumnya stagnan di angka 85.000 sejak 2022, kini melonjak menjadi 113.000 jiwa.

"Bayangkan, belum 100 hari saya dan Pak Vicente dilantik, data langsung diperbarui. Ini menunjukkan kolaborasi yang luar biasa dari aparat di lapangan," ungkapnya.