Opini: Apakah NTT Siap Mendukung Indonesia Emas 2045?

Dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen, tentu NTT masih perlu meningkatkan aktivitas ekonomi untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi saat ini ke target yang diinginkan oleh Pemerintah RI. 

Selain itu, dengan inflasi tahun 2024 NTT sebesar 1,19 persen (sumber: BPS) yang masih dibawah target Pemerintah yaitu 2,5 persen ± 1 persen (dengan range dari 1,5 persen sampai dengan 3,5 persen), Pemerintah Provinsi NTT perlu bekerja ekstra dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi. 

Inflasi merupakan salah satu leading indikator, indikator yang bisa memberi gambaran perkiraan indikator lain nantinya, untuk pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. 

Umumnya jika terjadi inflasi maka ekonomi akan tumbuh dan sebaliknya jika terjadi deflasi terus menerus maka ekonomi akan cenderung terkontraksi. Inflasi menggambarkan daya beli masyarakat dan insentif untuk produsen. 

Jika terjadi deflasi ini akan menguntungkan konsumen di satu sisi, namun produsen dan produksinya akan menjadi lesu. 

Sebaliknya jika terjadi inflasi yang diuntungkan adalah produsen namun konsumen yang akan tertekan karena harga yang tinggi. 

Oleh karenanya, target inflasi Pemerintah 2,5 persen ± 1 persen merupakan angka ideal yang ditetapkan yang menguntungkan konsumen serta produsen. 

Sebagai informasi, berdasarkan Distribusi PDRB Provinsi NTT menurut Lapangan Usaha (y-on-y) Triwulan I 2025, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian NTT, diikuti oleh Perdagangan, Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan, dan Konstruksi. 

Sektor pertanian memang salah satu sektor yang memiliki potensi cukup besar. Misalnya saja, Indonesia yang saat ini masih mengimpor gandum sebagai bahan baku dalam produksi tepung dan mie, dapat menggunakan alternatifnya yaitu sorgum. 

Sorgum merupakan tanaman yang membutuhkan air tidak banyak dan dapat bertahan di kekeringan, sebuah kondisi yang identik dengan NTT. 

Pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga dibuat Roadmap hilirisasi Sorgum yang dilanjutkan juga pada masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Melalui  Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, pemerintah mendukung diversifikasi pangan yang merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan. 

Provinsi NTT dengan kondisi yang cocok untuk Sorgum dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan lagi ekonomi dari sektor pertanian. 

Potensi berikutnya adalah terkait energi terbarukan. Pada Maret 2025 yang lalu, Gubernur NTT menerima Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 2025-2034 oleh Program Mentari (kemitraan bilateral Pemerintah Indonesia dan Inggris). 

Dalam RUED tersebut, potensi energi terbarukan di wilayah Provinsi NTT mencapai 26.812,5 megawatt (MW) dimana potensi terbesarnya bersumber dari angin (43 persen), diiikuti oleh energi surya, laut, panas bumi, bioenergi, serta air.