Wakil Bupati Belu Kesal Kuota DTKS 125.000 Tidak Semua Terserap

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Pemerintah Kabupaten Belu belum memanfaatkan secara maksimal kuota Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mencapai 125.000 jiwa. 

Pemkab Belu harus mengeluarkan anggaran Rp24 miliar setiap tahun untuk membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah.

Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves saat sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan dan pemutakhiran data DTKS di Aula Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu, Kamis (22/5/2025). 

Terkait program Kesehatan Gratis terintegrasi BPJS Kesehatan, Vicente Hornai Gonsalves menegaskan bukan karena pemerintah daerah tidak ingin menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, melainkan salah satunya karena proses verifikasi dan validasi data DTKS yang belum optimal.

“Bukan kami tidak mau tanda tangan kerja sama dengan BPJS, tetapi kami masih verifikasi dan validasi data. Kami ingin angka yang real, supaya uang negara yang keluar betul-betul bermanfaat untuk masyarakat yang memang membutuhkan,” tegasnya.

Baca juga: Wabup Belu Buka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025-2029: Fokus 10 Program Prioritas

Ia menambahkan berdasarkan penjelasan dari Kementerian Sosial saat kunjungannya ke Jakarta, Kabupaten Belu masih memiliki kuota PBI JKN dari pusat 125.000 jiwa, namun data DTKS yang tercatat baru sekitar 118.000 jiwa.

“Artinya masih ada selisih yang bisa dimanfaatkan. Tapi kalau data ini terus dibiarkan tidak di-update, maka anggaran 24 miliar itu akan terus kita keluarkan dari APBD setiap tahun. Bayangkan selama empat tahun, sudah hampir 100 miliar. Ini bisa kita manfaatkan untuk sektor lain seperti air bersih, pendidikan, dan infrastruktur,” jelas Vicente Hornai Gonsalves.

Ia menyesalkan selama ini data dari desa tidak di-update secara rutin, sehingga banyak masyarakat yang seharusnya bisa masuk ke DTKS dan menerima manfaat PBI justru tidak terakomodasi.

“Saya minta tolong kepada para kepala desa dan perangkat RT/RW, bantu kami update data tiap bulan, bahkan tiap hari kalau perlu. Data ini yang menjadi dasar agar masyarakat miskin bisa dibantu melalui program pusat,” pintanya.

Wabup Vicente Hornai juga menyentil kinerja perangkat daerah di bidang sosial yang dinilainya kurang responsif dalam memastikan pembaruan data.

Baca juga: Pemkab Belu dan BPJS Ketenagakerjaan Gelar Sosialisasi Jamsostek dan Pemutakhiran DTKS

“Kalau kita serius, niat baik pasti ada. Tapi kalau tidak ada niat, data tidak pernah diurus, ya 24 miliar itu habis untuk satu sektor saja. Padahal dana itu bisa digunakan untuk bangun rumah layak huni, saluran air bersih, atau kegiatan ekonomi produktif lainnya,” tambahnya.

Menurut Wabup Vicente Hornai, Kabupaten Belu saat ini masih memiliki sisa kuota sekitar 7.000 jiwa lebih yang bisa segera diisi apabila data DTKS diperbarui dan dikirim secara aktif ke pusat. 

Dengan demikian, Pemkab bisa mengalihkan beban pembayaran iuran JKN ke pusat, dan APBD bisa dimanfaatkan lebih luas untuk pembangunan daerah.

“Saya harap tahun ketiga ini kita bisa dorong percepatan. Kalau semua masuk, maka uang itu bisa kita pakai untuk kebutuhan prioritas lainnya,” pungkasnya. (gus) 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS