Rapat Persiapan SPMB Jenjang SMA/SMK TA 2025/2026, Ombudsman NTT Sampaikan Sejumlah Soal Krusial  

Ia menyarankan agar setiap satuan pendidikan menyiapkan mekanisme penanganan pengaduan khusus SPMB, guna memudahkan penyelesaian permasalahan secara cepat, langsung, dan transparan.

 Ia berharap dalam proses penerimaan siswa baru maupun pendaftaran ulang, tidak boleh ada pungutan biaya dalam bentuk apapun sesuai dengan prinsip non-diskriminasi dan pelayanan publik yang setara. 

Menanggapi masukan tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ayub Sanam, menyampaikan komitmen kuat untuk melaksanakan proses SPMB tahun ini sesuai dengan peraturan, juknis, dan ketentuan terkait. 

“Tahun ini, kami pastikan pelaksanaan SPMB akan berjalan sesuai regulasi. Tidak akan ada penambahan rombel, baik dengan alasan teknis maupun non-teknis,” tegas Ayub. 

Sementara itu, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT, Winston Rondo, menambahkan, pelaksanaan SPMB tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga keadilan bagi seluruh satuan pendidikan, termasuk sekolah swasta.

Winston menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta agar semua sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh siswa baru dan tetap eksis dalam sistem pendidikan di Provinsi NTT.

Rapat ini menandai langkah awal penting bagi kesiapan pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 di Provinsi NTT. 

Dengan keterlibatan lintas sektor dan pengawasan publik yang kuat, diharapkan pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan transparan, adil, serta mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari praktik maladministrasi. (ria)

 Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS