DPRD NTT Minta Kepala Dinas di Lingkup Pemprov Kuasai RPJMD

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Anggota DPRD NTT Nelson Matara meminta para Kepala Dinas yang baru dilantik Gubernur NTT agar menguasai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Nelson mengapresiasi langkah Melki Laka Lena selaku Gubernur NTT yang melakukan pengisian sejumlah jabatan tinggi pratama yang lowong hampir dua tahun. 

"Pejabat eselon II ini kan sudah lama ditinggalkan dan hanya pelaksana tugas. Ini sehingga mereka punya tanggung jawab menjadi pengguna anggaran," kata Nelson, Senin (19/5/2025) lewat sambungan telepon merespons pelantikan belasan pejabat eselon II Pemerintah Provinsi NTT. 

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, gubernur dan wakil gubernur yang baru belum genap 100 hari bekerja. Tentu ada penyesuaian program kerja dari APBD yang telah ditetapkan. 

Hal itu menyangkut penyesuaian RTRW dan RPJMD. Ia berkata RTW sebelumnya telah ditetapkan. Sementara RPJMD saat ini baru diterima DPRD NTT dan akan dibahas lewat panja yang sudah dibentuk. 

"Kami akan melaksanakan ini secara cepat agar pengguna anggaran dia bisa secepatnya melaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi harmonisasi dari RPJMD dan RPJMN," ujar dia. 

Nelson mengaku, dalam dialog bersama Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, ia mengusulkan agar kepala dinas harus memahami RPJMD. Dengan begitu, program yang digagas pemimpin bisa dilaksanakan dengan baik. 

"Gubernur NTT harus ada trend merek tersendiri. Itu Ayo Bangun NTT, itu kan ada berbagai macam aspek. Oleh karena itu, di pacu lebih cepat. RPJMD ini harus dikuasai Kepala Dinas baru, supaya roh itu diterjemahkan," ujarnya. 

Anggota DPRD NTT lainnya, Refafi Gah menyebut pelantikan belasan pejabat eselon II itu adalah penantian yang cukup lama sejak masa dua Penjabat Gubernur NTT. 

Pelantikan ini maka kekosongan yang selama ini berlangsung bisa ditempati oleh pejabat definitif. Dengan begitu, menurut dia, akan lebih mudah penjabaran program dan visi misi Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT. 

Baca juga: Lantik Belasan Pejabat Eselon II, Gubernur NTT: Evaluasi Berkala Terus Dilakukan

"Saya pikir memang harus lakukan terobosan. Apalagi OPD yang berkaitan dengan peningkatan APBD," katanya. 

Para kepala dinas, kata dia, harus bekerja lebih cepat dan keras agar tidak lagi terjadi ketergantungan anggaran dari Pemerintah Pusat. Gubernur maupun Wakil Gubernur perlu menggenjot para bawahannya itu di tengah efisiensi anggaran. 

Politisi Hanura itu berkata, perlu menerjemahkan berbagai program Gubernur dan Wakil Gubernur. Apalagi, semangat otonomi daerah sudah digagas dalam visi misi Kepala Daerah. 

"Membangun dari desa ke kota. Sehingga bisa mempercepat itu, kalau terlaksana dengan baik, bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Maka bisa meningkatkan PAD kita," ujarnya. 

Ia memuji, program yang ditawarkan Pemerintah Provinsi NTT saat ini yang sangat mendorong adanya semangat kemandirian daerah. Sebab, dampak dari ini bakal mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. (fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS