Kunjungi BNPP, Wagub NTT Minta Perhatian Masalah Perbatasan 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  -  Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, melakukan kunjungan kerja ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Johni membahas dua agenda penting, yakni isu strategis keamanan dan batas wilayah negara, serta percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan NTT.

Rapat koordinasi ini dihadiri perwakilan dari 17 kementerian, Mabes TNI, serta kepala biro dan asisten deputi BNPP.

Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara instansi pusat dan daerah untuk menyampaikan perkembangan, kebutuhan, dan usulan dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas di wilayah perbatasan.

Dalam pemaparannya, Wagub Johni mengungkapkan bahwa dari 22 kabupaten dan kota di NTT, 12 di antaranya merupakan wilayah perbatasan sesuai Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.

Secara lebih rinci, terdapat 88 kecamatan perbatasan, terdiri dari 27 kecamatan darat dan 61 kecamatan laut. Sebanyak tujuh kabupaten, 38 kecamatan, dan 194 desa tercatat sebagai lokasi prioritas kawasan perbatasan.

Selain itu, NTT juga memiliki tujuh pulau terluar dan empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Namun hingga kini, PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Distrik Oekusi, Timor Leste, belum dibangun. Tiga PLBN lainnya direncanakan akan dibangun di Kabupaten Alor, Belu, dan Timor Tengah Utara (TTU).

Baca juga: Wagub Johni: EduFair PPA Klaster Kupang Tengah Wadah Pengembangan Potensi Anak

Terkait dengan pembangunan infrastruktur, Pemprov NTT mengusulkan anggaran sebesar Rp 6,012 triliun untuk tahun 2025 dan Rp 9,683 triliun untuk tahun 2026.

“Usulan ini saat ini masih dalam proses di BNPP. Pemerintah Provinsi NTT sangat berharap agar sebagian besar, minimal 50 persen, dapat direalisasikan oleh kementerian dan lembaga di kawasan perbatasan,” kata Johni.

Ia menekankan pentingnya perhatian serius dari pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan di wilayah perbatasan, tidak hanya dalam hal infrastruktur, tetapi juga mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sosial, internet, pertahanan dan keamanan, serta ekonomi masyarakat.

“Masalah perbatasan ini harus kita semua tindak lanjuti segera serta memberikan perhatian yang serius.Pertemuan hari ini harus dilaporkan kepada masing-masing pimpinan kementerian/lembaga,” tegas Johni.

Dengan kunjungan ini, diharapkan sinergi antara pusat dan daerah semakin kuat dalam mewujudkan kawasan perbatasan NTT yang maju, aman, dan sejahtera. (fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS