Kelesuan Dunia Usaha di NTT, Pengamat Ekonomi: Efisiensi Anggaran Membunuh Rantai Ekonomi Lokal

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eugenius Suba Boro

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Dunia usaha di sektor perhotelan dan rumah makan di Kota Kupang dan wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) tengah menghadapi tekanan berat. Penurunan drastis jumlah pengunjung, okupansi hotel yang kian sepi, dan lesunya aktivitas restoran menjadi gambaran umum kondisi saat ini. 

Pengamat ekonomi Thomas Ola Langoday menilai penyebab utama situasi ini adalah kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah daerah dan pusat.

“Hotel dan resto rumah makan di Kupang dan NTT telah mengalami masa lesu sejak diberlakukannya efisiensi anggaran oleh pemerintah. Kebijakan efisiensi perjalanan dinas, efisiensi rapat, seminar, bimtek, hingga diklat, telah membawa dampak cukup luas dan sistemik,” kata Thomas Ola Langoday saat dihubungi reporter POS-KUPANG.COM, Selasa (30/4/2025).

Ekonomi Berbasis APBD: Ketergantungan yang Menghancurkan

Menurut Thomas, akar persoalan dari lesunya sektor usaha ini adalah struktur ekonomi NTT yang sangat bergantung pada belanja pemerintah. 

“Masalah dasarnya adalah ekonomi NTT adalah ekonomi APBD. Dunia usaha kita digerakkan oleh APBN dan APBD. Ketika pos anggaran itu tidak lagi dialokasikan untuk aktivitas seperti rapat di hotel, konsumsi makan minum, atau sewa ruang pertemuan, maka siapa yang akan datang ke hotel? Siapa yang akan makan di rumah makan besar? Hampir tidak ada,” jelasnya.

Ketiadaan aktivitas pemerintah di hotel dan restoran mengakibatkan okupansi kamar hotel menurun tajam. Aula-aula hotel kosong. Restoran kehilangan pesanan. 

“Efisiensi anggaran telah memutus banyak rantai pasok atau supply chain dalam dunia perhotelan dan makanan,” ujarnya.

Baca juga: Imbas Efisiensi Anggaran, Semua Pekerjaan Jalan dan Jembatan di NTT Tidak Bisa Dikerjakan

Efek Domino: Dari Hotel ke Sawah dan Laut

Thomas memaparkan lebih jauh bahwa dampak dari kelesuan ini bukan hanya dirasakan oleh pemilik hotel dan restoran saja, tetapi menjalar hingga ke petani dan nelayan. Ketika tidak ada lagi yang memesan makanan dalam jumlah besar, maka hotel dan restoran tidak membeli bahan baku dari pasar. Akibatnya, beras hasil panen petani tidak laku, penggilingan padi sepi, produksi tahu dan tempe menurun, serta hasil tangkapan nelayan tidak terserap.

“Ini bukan hanya soal tidak adanya tamu hotel atau pelanggan rumah makan, ini adalah keruntuhan rantai ekonomi lokal. Petani, peternak, nelayan, pedagang, semuanya terdampak. Semua pelaku usaha mengalami kelesuan yang berat,” terang Thomas.

Situasi ini juga memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai hotel dan restoran. Dampaknya, banyak keluarga kehilangan penghasilan. 

“Ketika pendapatan rumah tangga menurun, daya beli ikut jatuh. Kesejahteraan masyarakat makin merosot. Ini efek domino yang tidak bisa dianggap enteng,” tambah Thomas.

Kritik Keras ke Pemerintah: “Untuk Siapa Negara Ini Ada?”

Dalam pandangannya, kebijakan efisiensi ini justru menyengsarakan rakyat. Ia menilai pemerintah gagal menakar dampak sosial-ekonomi dari keputusan tersebut. 

“Apakah tujuan bernegara ini untuk menyengsarakan rakyat? Efisiensi boleh, tapi harus tepat sasaran. Jangan korbankan sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kritiknya.

Ia menyarankan agar efisiensi anggaran dilakukan di lingkup internal birokrasi, bukan pada aktivitas yang berdampak langsung ke sektor riil. 

“Pemerintah seharusnya bijak, bukan hanya hemat tapi juga memperhatikan mata rantai ekonomi yang terancam putus,” ujarnya lagi.

Saran untuk Pelaku Usaha: Bergerak Mandiri dan Inovatif

Kepada para pelaku usaha hotel dan rumah makan, Thomas memberikan dorongan agar tidak sepenuhnya bergantung pada kegiatan pemerintah. 

“Ini era digital. Saatnya berinovasi dan berkreasi. Buatlah produk dan layanan yang menyasar wisatawan umum, komunitas lokal, dan pelanggan milenial. Manfaatkan media sosial, platform pemesanan daring, dan kerja sama lintas sektor,” katanya.

Ia juga mendorong agar pelaku usaha membentuk sinergi untuk bertahan di masa sulit ini. 

“Bersinergilah dengan pelaku usaha lain agar tetap hidup.”

May Day: Saatnya Rakyat Bersuarakan Nasibnya

Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei, Thomas menyarankan agar momentum ini dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya pekerja yang terkena PHK, untuk menyuarakan nasibnya. 

“May Day adalah saat yang tepat bagi buruh dan rakyat bersuara. Tanyakan kepada pemerintah, ke mana efisiensi anggaran itu diarahkan? Sampai membuat banyak rakyat menderita dan menganggur?” tegasnya.

Penutup: Pemerintah Harus Segera Bertindak

Di akhir pernyataannya, Thomas Ola Langoday mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata guna menghidupkan kembali sektor hotel dan restoran. (uge)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS