Opini: Menitip Lembata

Oleh: Robert Bala
Diploma Resolusi Konflik Asia Pasifik, Universidad Complutense de Madrid Spanyol. Kini tinggal di Jakarta.

POS-KUPANG.COM - Kabar pengunduran diri dr Geryl Huar Noning dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata cukup mengagetkan. 

Meskipun informasi resmi bahwa hal itu karena alasan kesehatan, pengunduran diri tepat saat kedantangan Bupati dan Wakil Bupati berkembang isu yang ‘sexy’ di tanah Lomblen.  

Bila isu politik (tekanan timses) sebagai alasan, benar, maka pengunduran diri ini menjadi alarm. Aneka masalah lain lebih besar akan silih ganti berdatangan kalau masalah awal ini tidak ditangani. 

Pada sisi lain, konsistensi Geryl juga patut dipuji. Bila selama pilkada sempat ‘miring sedikit’, kini ia tunjukkan konsistensinya. 

Tetapi apa seharusnya yang sedang terjadi? Jawaban atas pertanyaan ini tidak bisa dipisahkan dari geliat pilkada yang barusan lewat. 

Pilkada Lembata yang menghadirkan 6 paslon membuat kabupaten dengan 141 ribu penduduk ini jadi beda sendiri.  Ada 105.806 yang punya hak pilih. Pada akhirnya hanya 72.100 yang gunakan hak memilih. 

Itu berarti, paslon yang memperoleh 12 ribu suara sebenarnya sudah bisa berharap jadi pemimpin Lembata.  

Menarik bahwa ada empat paslon yang memperoleh itu dan mereka berada di persaingan yang sengit yang akhirnya memberikan kemenangan kepada Kanis-Nasir. 

Tetapi bila kita kaji lebih jauh pencapaian Kanis-Nasir yang memperoleh 19 ribu suara atau setara 25 persen suara, maka itu perolehan yang sangat minimal. Hasil yang diperoleh hampir terkejar oleh  Sunur-Witak (24 persen). 

Masih tidak terlalu jauh juga Thomas – Gans (17 persen) dan Jawa-Witak 16,7 persen).  

Itu berarti hanya 25 persen atau seperempat warga Lembata yang memilih Kanis-Nasir dan bagian terbesar 75 persen tidak memilih. 

Kenyataan seperti ini menyadarkan bahwa kemenangan harus diterima, tetapi menyadari kemenangan yang sipit-sipit, maka pola perlakuan terhadap yang tidak sejalan tentu harus dicari bentuknya. 

Lebih lagi, memimpin Lembata ke depan tidak bisa sendiri sambil membangun ‘permusuhan’ (balas dendam) yang dulu tidak sejalan. 

Secara manusiawi bisa diterima tetapi membiarkan balas dendam merasuki dinamika kepemimpinan, tentu tidak dianjurkan.