Pakar Hukum Bicara Instruksi Megawati Larang Kader PDI-P Ikut Retret Versus Kebijakan Presiden

"Memang keberadaan partai tetap diakui dengan kepemimpinannya hingga daerah. Tapi urusan kenegaraan, pimpinan partai tidak boleh membuat hal bertentangan, atau larangan atau sejenisnya saya pikir tidak terlalu tepat," katanya. 

Sementara pada bagian undang-undang Pilkada, sejak pendaftaran hingga pelantikan, sebetulnya tidak mengatur mengenai pembekalan atau retret. Justru itu hanya sebuah kebijakan yang di buat Presiden. 

"Setelah mereka dilantik itu kan tidak ada istilah pembekalan atau retret atau lainnya. Itu hanya kebijakan Presiden yang sifatnya insidentil dan kasuistis," kata dia. 

Dia meyakini, orang-orang yang terpilih menjadi Kepala Daerah sudah memiliki kapasitas yang bagus. Kebanyakan Kepala Daerah itu sudah pernah menjadi seorang pemimpin di daerah, dari legislatif maupun Kepala Daerah. 

Tuba Helan menegaskan, pembekalan itu tidak penting. Tanpa retret, Presiden masih bisa melakukan pengawasan dan koordinasi secara berkala agar bisa bekerja secara terstruktur dan taat pada aturan. 

"Menurut saya tidak terlalu penting dan bukan merupakan kewajiban Kepala Daerah mengikuti retret atau pembekalan ini," ujarnya. (fan) 

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS