NTT Terkini
MW KAHMI NTT Dukung Kebijakan Presiden Berantas Korupsi, Akhmad Bumi: Korupsi Buat Indonesia Gelap
Presiden Prabowo Subianto menyerukan pemberantasan segala bentuk praktik korupsi yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional.
Penulis: Irfan Hoi | Editor: Rosalina Woso

Bumi menyebutkan PPATK pernah mengendus dugaan korupsi pada proyek strategis nasional (PSN) sebesar 36,81 persen atau setara dengan Rp 510,23 triliun dari total dana PSN mencapai Rp 1.515,4 triliun.
36,81 persen sebut PPATK waktu itu tidak digunakan untuk pembangunan proyek PSN, tapi digunakan untuk kepentingan pribadi subkontraktor dan politisi.
"Kasus ini sudah terang benderang yang disebut PPAT karena sudah ada bukti permulaan di PPATK, tapi belum digarap oleh penegak hukum," kata Bumi.
Demikian juga dengan dana bantuan sosial (Bansos) yang diungkap Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut, kata Bumi, mengatakan dari total bansos Rp 500 triliun yang dikucurkan, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
"Banyak masyarakat yang tidak memenuhi syarat justru yang mendapatkan bansos," sebut Akhmad Bumi mengutip pernyataan Luhut.
Bumi juga menyebut nama Presiden RI ke-7 Joko Widodo masuk daftar finalis terkorup 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi versi Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
"Ada nama Jokowi dalam daftar OCCRP. Tapi kita tidak tertarik dengan isu itu," kata dia.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyerukan pemberantasan segala bentuk praktik korupsi yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional.
Seruan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam arahannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Senin (30/12/2024) lalu.
Presiden Prabowo mengatakan bahwa budaya mark-up proyek, penyelundupan, dan manipulasi anggaran harus dihapuskan karena merugikan negara dan rakyat.
Ketua Umum Gerindra itu menegaskan bahwa aparat pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan anggaran yang bersih dan transparan. (fan)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.