Opini: Optimistis Membangun NTT Bersama Melki-Johni

Oleh: Herman Musakabe
Gubernur NTT 1993-1998

POS-KUPANG.COM- Tahun 2024 sebagai Tahun Politik yang penuh kegaduhan sudah berlalu dan tahun 2025 sebagai Tahun Ekonomi terbentang menantang di hadapan kita. 

Bangsa Indonesia tengah melangkah ke depan dengan pemimpin baru Presiden dan Wapres, Prabowo-Gibran, periode 2024-2029.

Survei Litbang Kompas mencatat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran pada 100 hari pertama sekitar 80,9 persen dan pemerataan ekomomi menjadi tantangan (Kompas 20/1/2025). 

Tingginya derajat kepuasan publik yang terekspresikan dalam 100 hari pertama usia kabinet Merah Putih itu terbilang istimewa. 

Sebagai perbandingan, survei 100 hari pemerintahan Presiden Jokowi yang diselenggarakan pada Januari 2015 misalnya, mencatat derajat kepuasan
publik sekitar 65,3 persen dan sebanyak 34,9 persen merasa tidak puas.

Transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo berjalan mulus. Presiden Prabowo dengan Kabinet Merah Putihnya telah melaksanakan program kerja, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG) yang secara langsung dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.

Kepuasan publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan dapat berdampak positif pada jajaran pemerintah daerah yang dipimpin para Gubernur, Bupati, Wali kota terpilih periode 2025-2030. 

Namun tantangan ekonomi tahun 2025 tidaklah ringan dan hal itu akan dihadapi Pemerintahan Prabowo-Gibran dan para Kepala Daerah, termasuk Gubernur dan Wagub Melki-Johni yang akan menakhodai bahtera NTT lima tahun ke depan.

Tantangan Tahun 2025

Pada lingkup nasional, APBN tahun 2025 berada di bawah tekanan. Pemerintahan Prabowo menghadapi kondisi fiskal yang berat. 

Hal ini mendorong Presiden Prabowo untuk mengambil opsi penghematan, memangkas biaya perjalanan dinas, studi banding ke luar negeri, kegiatan seremonial, seminar, pembelian ATK dan lain-lain. 

Instruksi Presiden Prabowo kepada semua jajaran pemerintah pusat dan daerah agar menghemat anggaran hingga 306,7 triliun rupiah tertuang dalam Instruksi Presiden No 1 tahun 2025 yang ditandatangani Prabowo pada 22 Januari 2025.

Pemangkasan anggaran yamg bertujuan untuk penghematan dan efisiensi itu berdampak pada pemotongan anggaran ke daerah (DAU,DAK) dan akan mempengaruhi pelaksanaan program-program kerja.

Pemprov NTT dan Pemkab/Kota menghadapi sejumlah masalah yang harus diselesaikan oleh para pemimpin baru. Masalah pengentasan kemiskinan, dimana NTT termasuk dalam urutan nomor 3 terbawah nasional.