Pemkab Belu Terima Kunjungan BPKP NTT, Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2025

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA- Pemerintah Kabupaten Belu menerima kunjungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) Tahun 2025, Selasa (18/2/2025). 

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Bupati Belu ini dengan tujuan melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap kepatuhan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024.

Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus, Sp.PD-KGEH, FINASIM, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Johanes Andes Prihatin, menerima tim BPKP Perwakilan NTT. 

Dalam pertemuan ini, turut hadir pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para camat di Kabupaten Belu.

Evaluasi yang dilakukan BPKP NTT menitikberatkan pada lima sektor strategis, yaitu Pengentasan Kemiskinan, Penurunan Prevalensi Stunting, Kesehatan, Pendidikan dan Pariwisata. 

Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus, menegaskan pentingnya sinergi dalam menjalankan program prioritas daerah agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Harapan kita adalah adanya sinergi dan pencapaian terhadap berbagai program prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Bupati Agus Taolin. 

Baca juga: Terima Penghargaan Pos Kupang Award 2024, Pemkab Belu Komitmen Terus Tingkatan Mutu Pendidikan

"Semua itu harus didukung dengan penggunaan anggaran yang tepat sasaran, efisien, dan tetap menjaga kualitas serta pencapaian indikator yang telah disusun dalam RPJMD, RKPD, serta berbagai program lainnya,” tambah Bupati Taolin.

Ia juga mengajak seluruh pihak terkait untuk bekerja secara kolaboratif agar hasil yang dicapai lebih cepat dan tepat sasaran.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, Rizal Suhaili, menekankan bahwa perencanaan dan penganggaran menjadi aspek krusial, mengingat keterbatasan anggaran yang dihadapi daerah.

“Tim BPKP melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran sebagai salah satu cara memastikan capaian sasaran strategis daerah tetap dapat dicapai meskipun dengan keterbatasan anggaran. Dengan pola anggaran yang tepat dan efisien, pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” jelas Rizal Suhaili. (Cr23)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS