DPRD NTT RDP dengan Pemerintah Bahas Bencana Alam di NTT

Dia mengakui, BPBD NTT cukup kekurangan dana. Banyak, kata dia, yang belum memahami penggunaan keuangan negara. Dampaknya penanganan menjadi terlambat. 

"Kalau kita sumber dana terbatas saya ingin prosedur itu secepatnya. Supaya saya siapkan standar untuk meminta duit, itu bisa puluhan dan ratusan miliar," katanya. 

Harusnya, kata dia, data yang dilaporkan ke Pusdalops dituangkan dalam administrasi untuk dilakukan kajian oleh BPBD setempat. Setelah itu, maka dilakukan penetapan status bencana di daerah. 

Dia berkata, jika penetapan itu dilakukan maka BTT dan dana siap pakai di BNPB bisa digunakan. Mestinya, ia mendorong itu agar bisa dilakukan oleh BPBD setiap kabupaten/kota.

"Kami akan siapkan datanya. Paling lambat besok. Kami sudah rapat koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota," kata Cornelis Wadu menjawab, pertanyaan Ketua Komisi V DPRD NTT Supriyadin Pua Rake. 

Plt Kepala Dinas PUPR NTT, Benyamin Nahak, mengatakan, akan melakukan penanganan terhadap beberapa daerah yang mengalami kerusakan infrastruktur dalam tanggung jawab Pemprov NTT. 

"Data-data kami sudah pegang. Dengan dukungan surat dukungan status bencana. Sehingga dana BTT bisa digunakan. Karena jujur selama ini yang kami selesaikan itu dengan cara kami sendiri," katanya. 

Dia mengatakan, desain jembatan sudah dilakukan dengan baik. Sebabnya karena pola arus sungai di wilayah Timor dan Sumba memiliki kekhasan tersendiri. Berbeda dengan di Flores yang cenderung lebih tenang. 

Dia bilang, kedepan jika anggaran cukup maka dibangun tanggul atau embung kecil agar membantu mengurangi laju arus sungai. Beberapa titik, kata dia, sudah dilakukan pengerjaan. 

Jika ada kolaborasi pemerintah pusat hingga daerah maka sungai-sungai yang ada bisa dilakukan pembenahan dengan baik agar jembatan tidak terus mengalami rusak. Dukungan dari administrasi menjadi penting agar kerja sama lintas sektor bisa dilakukan dengan baik. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS