Jalan Keluar Mengelola Sampah di Kota Kupang 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pengamat Kebijakan Publik, Ir Habde Dami menyampaikan jalan keluar untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Kupang, NTT. 

Menurut Habde, prinsip dari manajemen sampah ada tiga yakni mengurangi, mendaur ulang, dan menggunakan ulang. Tapi faktanya di lapangan masalah sampah sejak dari produksi masih belum terurus dengan baik. 

"Itu selaku produsen. Sampah ini dibuang baik secara langsung. Tidak langsung itu di tempat sampah sementara. Yang langsung itu tergantung selera, di kali, jalan. Ini menimbulkan persoalan," ujarnya, Jumat (24/1/2025). 

Dampak dari itu bisa dirasakan ketika musim hujan. Sampah menumpuk dan berserakan dimana-mana. Bahkan sisa produksi sampah berbahan kimia terserap ke dalam tanah dan mengkontaminasi lingkungan. 

Baca juga: Anak Korban Pemerkosaan di Kota Kupang Bongkar Kelakuan Bejat Calon Ayah Tirinya Sebelum Meninggal

Peran pemerintah selama ini adalah mengenakan iuran untuk masyarakat. Warga justru beranggapan dengan iuran itu maka urusan sampah menjadi tanggung jawab pemerintah. Disisi lain, pemerintah juga memiliki keterbatasan dari berbagai hal. Sementara sampah terus diproduksi. 

"Disisi lain, pengangkutan sampah tidak  tiap jam. Ditumpuk dulu, baru diangkut. Bahkan di tempat tertentu beberapa hari," kata dia. 

Untuk itu, pengelolaan sampah saat ini tidak boleh lagi terpusat. Pemerintah, kata dia, memiliki perangkat hingga RT. Perangkat terkecil itu harus diaktifkan. Sehingga, tidak saja sampah diurus oleh satu instansi. 

"Manajemen sampah itu harus difungsikan sampai ke RT. Jadi tidak ada sentralisasi tapi desentralisasi manajemen sampai ke tingkat bawa," katanya. 

Sisi lain, edukasi ke masyarakat juga harus terus dilakukan. Sosialiasi itu dimulai dari mimbar keagamaan dan diberlakukan dari hal-hal kecil. Dengan begitu maka masyarakat akan memiliki kesadaran bersama. 

Menurut dia, sampah memang menjadi masalah perkotaan. Namun, perlu ada kebijakan yang bisa mengatur agar dikelola dengan baik. Ia mengakui, masalah sampah akan terus ada di wilayah perkotaan, selain kemacetan dan air. 

"Saya sarankan perlu ada desentralisasi pengelolaan sampah," kata dia menyarankan untuk periode pemerintahan baru di Kota Kupang. 

Pengalaman sebelumnya, terdapat tempat pembuangan sementara (TPS) yang tersebar di berbagai tempat. Tapi sekarang TPS itu justru hilang. Akhirnya masyarakat mencari tempat pembuangan sampah secara mandiri. 

Dia menjelaskan, dana operasional di RT yang ada bisa ditambah dan sebagian besar difokuskan untuk mengurus sampah di lingkungan masing-masing. 

"Jadi mulai dari tingkat RT atau sekolah. RT itu diperkuat. Tentu ada konsekuensi tambahan dana," kata Habde.