Jaringan Keuskupan Agung Ende NTT Tolak Pembangunan Geothermal 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  -  Jaringan Keuskupan Agung Ende (KAE) menolak pembangunan geothermal di wilayah KAE. 

Jaringan KAE ini berisikan para pemuka agama Katolik, akademisi hingga aktivis. Mereka menggelar diskusi terbuka, Sabtu (18/1/2025) malam. 

RD Reginal Piperno, JPIC KAE dalam pemaparan awalnya mengatakan, dia dan Uskup Agung Ende Mgr Budi Kleden sempat melakukan kunjungan ke beberapa titik yang kemudian ditolak Keuskupan Agung Ende (KAE). Dalam temuan lapangan banyak dampak buruk berdasarkan amatan hingga keluhan umat setempat.

"Dampak yang kelihatan pertama bagaimana tanaman kopi Arabika, tapi sekarang sebagian besar mati. Selain kopi ada tanaman lain. Wilayah ini sangat subur," ujarnya dalam diskusi yang dipandu Pater Felix Baghi. 

Baca juga: Kapolda NTT Inginkan Kolaborasi yang Harmonis Antara Polri, TNI dan Pemerintah Daerah

Dengan kondisi ini, Uskup Agung Ende kemudian menolak pembangunan geothermal di wilayah Keuskupan Agung Ende. Selama ini, KAE pasca ada pernyataan penolakan dari Uskup Budi Kleden, para imam di KAE melakukan konsolidasi dalam membangun kesepahaman. 

Para imam telah sepakat mendukung seruan itu. Hal itu menjadi panggilan korban, dampak dari proyek tersebut. 

"Kami sudah membangun kesepahaman bersama. Sejalan dengan bapak Uskup. Menolak pembangunan geothermal," kata dia.

Dia mengatakan, saat ini sedang dibentuk tim khusus KAE geothermal. Tim itu terdiri dari tim hukum, juru bicara hingga tim peneliti maupun tim advokasi serta mendorong publikasi lebih masif.

Hal lainnya, pihaknya akan melakukan kunjungan lanjutan ke Sokoria untuk mengecek lagi lingkungan dan warga setempat. Sebab, ada laporan yang masuk mengenai upaya pemaksaan yang dilakukan. 

"Mereka secara diam-diam ke mosalaki untuk membayar ke rumah-rumah. Kami sudah mendapat banyak informasi,"kata dia.

Bahkan, di tempat itu akan dilakukan pengeboran. Beberapa warga setempat juga sempat dijemput paska untuk melakukan persetujuan hibah tanah dalam upaya pengembangan geothermal di Sokoria.

RD Perno menambahkan, penolakan semacam ini harus dilakukan. Apalagi, saat ini sedang dilakukan pada tahap awal. Meski pada tahapan pertama di titik yang sama seperti di Mataloko sudah dilakukan dan berujung gagal. 

Di wilayah Sokoria, kata dia, menjadi titik incaran pertama karena belum ada penolakan yang berarti. Meskipun ada, belum terbukanya jalur untuk menyampaikan aspirasi itu. 

Aktivis Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), Ida Longa Kepala Desa Wogo mengatakan, dia mengikuti persis kegiatan itu sejak awal, terutama di tahap II. Tahap awal berujung gagal, dia tidak mengikuti.