Perlu Apresiasi  Atas Langkah Pemkab Manggarai Menetapkan  Penlok  II Pocoleok

POS-KUPANG.COM, RUTENG- Langkah Pemerintah  Kabupaten (Pemkab)  Manggarai yang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK)  Penetapan Lokasi (Penlok) Tahap II untuk Pengembangan Proyek PLTP Pocoleok patut  diapresiasi.

“Ini langkah yang sangat berani di tengah masih adanya penolakan dari beberapa elemen masyarakat terkait pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Pocoleok. Jika Pemkab Manggarai tak berani mengambil kebijakan, tentu yang dikorbankan masa depan kelistrikan di Manggarai Raya dan daratan Flores yang terlalu bergantung penuh pada Bahan Bakar Minyak (BBM) dan batubara dari luar Flores,” ujar Pengamat Tambang dan Energi, Ferdy Hasiman dalam rilis yang diterima, Sabtu (4/1/2025).

Sementara faktanya, kata  Ferdy,  produksi minyak nasional sampai penghujung tahun 2024 terus turun ke angka 610.000 barel per hari, sementara kebutuhan nasional untuk konsumsi, listrik, transportasi publik (laut, udara dan darat, termasuk bensin dan solar untuk kendaraan) mencapai 1,5 juta barel per hari. 

Artinya,  negara harus mengimpor minyak sampai 50 persen per hari untuk memenuhi kebutuhan domestik.  

Ini pukulan berat juga untuk APBN kita karena terus menderita defisit neraca perdagangan dengan penyumbang terbesar dari sektor migas. 

“Hampir 50 persen defisit APBN disumbang dari impor migas. Maka, perlu terobosan-terobosan berani dari pemerintah pusat, PLN, Pertamina yang dibantu Pemda untuk menyelamatkan APBN agar bisa membiayai pembangunan bangsa ini. Jika tak dilakukan kerja bersama, APBN terus terpukul dan ujung-ujungnya rakyat menderita," tambah Ferdy. 

Karena itu  kata Ferdy,  harus ada kesadaran bersama dari berbagai elemen masyarakat di Manggarai Raya bahwa pengembangan geothermal Pocoleok, adalah bagian untuk menyelamatkan APBN dan menyelamatkan energi nasional ke depan.

Sampai saat ini kata Ferdy, belum ada fakta bahwa wilayah-wilayah NTT tak memiliki lapangan minyak. Kilang Migas, seperti kilang Dumai, Minas, Duri dan Cilacalap jauh dari Flores dan NTT.  

Kilang-kilang yang memroduksi BBM ini jaraknya sangat jauh dari Flores dan butuh biaya angkut besar untuk mendatangkan BBM ke Flores melalui Pelabuhan Reok di Manggarai.

Baca juga: Aktivis HAM Manggarai Timur Minta Keadilan Hukum Bagi MS Tersangka Kasus Penganiayaan Berat Suaminya

Jarak yang jauh tentu akan berakumulasi pada perhitungan biaya sewa listrik ke pelanggan. 

Maka kata dia,  untuk menyamakan harga di Jawa dan Flores, pemerintah harus mengeluarkan dana subsidi listrik. 

Padahal, dana subsidi ini bisa dialokasi pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terisolir di Manggarai Raya. 

“Butuh biaya angkutan laut yang memakan dana besar bagi PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik Flores yang nota bene 80 persen dari BBM. Atas dasar itu, saya perlu mengapresiasi langkah Pemkab  Manggarai yang telah menerbitkan SK Penlok II untuk pengembangan PLTP 5 dan 6 di Pocoleok. Masyarakat pemilik tanah, saya mendengar ada 17 pemilik lahan telah menerima ganti rugi lahan dengan total 3,2 miliar. Itu tentu penilaiannya sudah sesuai prosedur," kata Ferdy.

Ia menambahkan, keputusan Pemkab  terkait Penlok II ini juga sangat penting agar proyek geothermal Pocoleok segera didorong pada tahun 2025 atau tahun 2026. 

Keputusan ini juga sangat penting sebagai bagian untuk menyelamatkan energi nasional.