Pendanaan Konservasi Komodo Sedang Dirancang, Janji Tak Korbankan Masyarakat

Kepala BBKSDA NTT Arief Mahmud mengutarakan bahwa pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan dalam pendanaan sangat diperlukan agar upaya pelestarian dapat terus berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. 

"Upaya ini memerlukan dukungan yang lebih luas, baik dari sektor pemerintah maupun swasta sesuai dengan mandat dalam Pasal 36A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024," ujar dia.

Baca juga: Pemkab Rote Ndao dan BBKSDA NTT Lakukan Konsultasi Publik Soal Taman Buru Pulau Ndana

Pendanaan yang berkelanjutan hanya membantu pelestarian keanekaragaman hayati tetapi juga mendorong pembangunan masyarakat sekitar melalui ekowisata, jasa lingkungan, dan program peningkatan kesejahteraan berbasis konservasi. 

Dalam kegiatan disepakati beberapa poin yakni skema pendanaan yang melibatkan sumber dana dari APBN, APBD, dan sumber sah lainnya (hibah, dana TJSL) sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

Selanjutnya, terdapat peluang untuk menggali dana konservasi melalui kontribusi dunia usaha yang bergerak di bidang wisata alam dan sumbangan/donasi dari pengunjung wisata.

Lalu, mekanisme penghimpunan dana konservasi antara lain dapat melalui dana perwalian sebagaimana telah dilakukan oleh Badan Peduli Taman Nasional Komodo dan Perairan di Sekitarnya (BPTNK-PS), yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Kemudian, diperlukan model tata kelola terpadu pada areal preservasi untuk pelestarian Komodo dan spesies terancam punah lainnya dan pengembangan program edukasi dan pelibatan masyarakat dalam upaya konservasi.

Pelibatan masyarakat sekitar areal preservasi yang memiliki nila kehati tinggi dapat dilakukan melalui pengembangan alternatif mata pencaharian di sektor wisata. 

Kesepakatan lainnya adalah komitmen pemerintah daerah dalam menyelaraskan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) dalam program konservasi.

Kesepakatan itu akan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim kerja untuk finalisasi skema pendanaan konservasi dan penyusunan kebijakan strategis untuk mendukung implementasi kesepakatan hasil rapat.

Baca juga: Sering Makan Ternak Warga, Buaya Jantan 3.97 Meter Diamankan BBKSDA NTT

Setelahnya dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat lokal mengenai nilai penting konservasi bagi kehidupan, dan identifikasi kandidat areal preservasi lainnya di Flores. 

Hadir dalam rapat koordinasi ini Plt. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Baio Flores Fransiskus Xaverius Teguh, Kepala Balai Taman Nasional Komodo Hendrikus Rani Siga, Ketua Badan Peduli Taman Nasional Komodo dan Perairan di Sekitarnya Pater Marsel Agot, dan para pihak terkait dari Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada, UPTD KPH Manggarai dan Manggarai Barat, UPTD KPH Manggarai Timur, dan ITDC Golo Mori. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS