Lipsus - Tiga Daerah di NTT Pilkada Ulang

Menurut dia, rekomendasi PSU ini sudah disetujui oleh KPU dan dijadwalkan berlangsung pada 5 Desember 2024. PSU hanya akan menggunakan surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, karena surat suara Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak bermasalah.

Sebanyak 413 pemilih terdaftar di TPS 02 akan kembali diundang untuk mengikuti PSU. "Langkah ini merupakan upaya memastikan setiap pelanggaran ditangani dengan tepat, sebagai pelajaran bagi semua pihak," tutup Yunior.

Dari Ruteng dilaporkan, PPK dari 12 Kecamatan di Kabupaten Manggarai sudah rampung melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  NTT, Bupati dan Wakil Bupati Manggarai pada Pilkada serentak 2024.

Ketua KPU Kabupaten Manggarai, Rikard J Pentor menerangkan, pleno rekapitulasi  tingkat kecamatan dari 12 kecamatan itu berlangsung dari tanggal 29 sampai 30 November 2024 kemarin. Hasilnya pun sudah dan KPU mengagendakan tanggal 3-4 Desember 2024 dilakukan pleno ditingkatkan KPU Kabupaten Manggarai.

Rikard juga mengatakan, terkait partisipasi pemilih di Kabupaten Manggarai pada Pilkada serentak 2024, belum diketahui berapa tingkat partisipasi pemilih dari 246.762 pemilih sesuai DPT Pilkada Serentak 2024.

Rikard juga menyampaikan Pilkada Manggarai 2024 berjalan aman, lancar dan sukses. Dipastikan tidak ada pemungutan/perhitungan suara ulang (PSU). Karena itu, KPU Manggarai menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemilih Manggarai yang telah berpartisipasi untuk menyukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Dari Kefamenanu dilaporkan, belum ada laporan perihal terjadi pelanggaran  selama pemungutan suara saat Pilkada serentak 2024 di TTU.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Martinus Kolo menegaskan, sampai saat ini belum ada potensi pelaksanaan PSU perihal pelaksanaan Pilkada Kabupaten TTU. "Sejauh ini belum ada potensi terkait PSU,"ujarnya, Minggu (1/12).

Partisipasi menurun

Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan pihaknya siap melakukan evaluasi menyeluruh atas Pilkada serentak 2024 karena tingkat partisipasi pemilih dianggap lebih rendah daripada Pemilu 2024.

"Sebenarnya gini, teman-teman, proses evaluasi pasti akan tetap kita lakukan," kata August dalam jumpa pers terkait perkembangan pelaksanaan Pilkada serentak 2024, di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Ia mengaku KPU sekilas melihat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024 di bawah 70 persen. Menurutnya, angka seperti itu masih dikategorikan normal.

"Kemudian memang kalau kita lihat sekilas ya, dari gambaran secara umum, ya kurang lebih di bawah 70 persen. Secara nasional rata-rata. Meskipun rata-rata nasional biasanya kalau dalam konteks pilkada dibandingkan pilpres, pileg atau pemilu nasional itu biasanya di bawah," jelas August.

Lebih lanjut, dia memastikan KPU siap melakukan evaluasi terkait partisipasi pemilih yang dianggap menurun pada Pilkada serentak 2024.

"Apakah misalnya alasan lokasi TPS dan sebagainya, sebenarnya ya itu mungkin akan jadi bagian-bagian dari evaluasi. Tapi secara prinsip gini, kalau di pemilu nasional lalu 800 ribuan TPS, 800 ribu lebih dengan jumlah maksimal pemilunya 300 orang. Di pilkada memang 600 orang jika ada pemadatan, setengah dari jumlah yang ada. Tapi sebenarnya itu tidak akan terlalu berdampak ke soal TPS," pungkasnya.