Pemkab Flores Timur Dapat 'Warning' Soal Lewolaga Dijadikan Lahan Relokasi Penyintas Lewotobi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Paul Kabelen

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA - Pemerintah Daerah (Pemda) Flores Timur (Flotim), Nusa Tenggara Timur, melirik salah satu lokasi untuk merelokasi ribuan penyintas bencana Gunung Lewotobi Laki-laki. Lokasi itu berada di sekitar wilayah Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena.

Herannya, penunjukkan lahan di Desa Lewolaga tak pernah didiskusikan terlebih dahulu dengan tokoh masyarakat. Tanah seluas 100 hektar itu dilirik Pemda Flores Timur setelah lokasi pertama di Kobasoma dibatalkan pemerintah pusat.

Salah satu tokoh masyarakat Desa Lewolaga, Etmundus Deornay (58), meminta pemerintah membuka ruang dialog bersama masyarakat pemilik lahan. Ia belum tahu lokasi mana yang dilirik Pemerintah, namun lahan-lahan tersebut sebagian besarnya milik sejumlah suku secara komunal.

"Intinya harus bertemu kami dulu, kita perlu berdiskusi terkait penunjukkan lahan, ada di bagian mana juga kami belum tahu. Tanah itu bukan milik orang-perorangan saja, tapi milik ulayat suku bersama," ujar Etmundus, Selasa, 19 November 2024 pagi.

Dari pribadi Etmundus, tak ada niat keberatan untuk menolong para penyintas. Namun harus ada dialog bersama agar tak ada konflik sosial di kemudian hari. Kenyamanan hidup menjadi catatan penting dengan pelibatan para tetua suku.

"Itu milik suku bersama, 'Koten Kelen Hurit Maran'. Paling tidak sampaikan ke pemerintah desa untuk memfasilitasi pertemuan kita," tuturnya.

Penjabat Bupati Flores Timur, Sulastri Rasyid, saat diwawancara awak media di Posko Desa Lewolaga, mengatakan pendekatan terhadap tetuah adat sedang berjalan.

"Dari kita sudah fix (beres), sekarang sedang melakukan pendekatan," ungkap Sulastri.

Sulastri menuturkan, rencana relokasi terpadu di Desa Lewolaga menunjukkan tanda-tanda positif. Dia meminta dukungan semua pihak agar pembangunan sekira 2.900 unit rumah secepatnya dikerjakan.

"Insya Allah, doa banyak-banyak (kepastian lokasi di Lewolaga)," ucapnya.

Dia menambahkan, penyintas diberi surat pernyataan relokasi. Di dalam surat tertera tiga opsi, yaitu mengungsi terpadu dengan lahan yang disiapkan Pemerintah, direlokasi mandiri di atas lahan sendiri, atau tak mau mengungsi dengan catatan tak menyoalkan Pemerintah saat terjadi bencana susulan di kemudian hari.

Menurut Sulastri, penyintas bisa berkebun di lokasi lama, namun untuk tinggal permanen akan menimbulkan kekhawatiran jika bencana susulan kembali terjadi. Aset rumah dan lahan milik mereka dipastikan tak berpindah tangan. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS