Politisi PDIP Ingatkan Presiden Prabowo: Tolong Jangan Campur Urusan Pilkada Serentak 2024

"Tahapan-tahapan pilkada baik mulai dari pemasangan alat peraga kampanye sampai kemudian fasilitasi debat," imbuhnya.

"Dan juga sekarang ini sudah menjelang iklan kampanye di media massa juga jadi perhatian KPU di situ," ungkapnya.

Sebagai informasi, Pilkada 2024 akan diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. 

Adapun seluruh masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pemilih akan memiliki kesempatan untuk mencoblos atau memilih calon wali kota, bupati, dan gubernur pilihan mereka.

Sayangkan Netralitas Presiden Prabowo 

Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) menyayangkan sikap Presiden RI Prabowo Subianto yang tak netral dalam perhelatan Pilkada Serentak 2024. 

Cawe-cawe Prabowo terungkap dengan viralnya video yang meminta masyarakat untuk memilih pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Luthfi-Taj Yasin saat Pilkada 27 November 2024 mendatang.

Ketua Umum PB KAMI, Sultoni mengatakan, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harusnya Prabowo bersikap netral dalam penyelenggaraan Pilkada. 

Karena itu, Ketum Partai Gerindra itu tidak sepatutnya lagi melakukannya cawe-cawe politik dalam Pilkada serentak.

“Sudah ramai di media sosial, Pak Prabowo secara khusus memberikan dukungan kepada salah satu paslon di Pilkada Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin," ucapnya, Senin 11 November 2024. 

"Saya kira ini tidak sepatutnya dilakukan seorang kepala negara,” imbuh Sultoni.

Menurutnya, agar fokus mengurus rakyat Indonesia, sebaiknya Prabowo mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Gerindra. 

Sultoni khawatir, Prabowo mencampuradukan pekerjaan sebagai Presiden dan ketum parpol, alhasil jadi tak fokus memimpin negara.

“Tentu sangat arif dan bijaksana kalau Pak Prabowo mundur. Opsinya, kalau tidak mudur sebagai Presiden ya mundur sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, supaya tidak ada conflict of interest (konflik kepentingan),” terangnya.

Sultoni menjelaskan, Komisi Pemilihan Umum terus mendengung-dengungkan perlunya netralitas Aparatus Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilu.