Solusi Pengentasan Kemiskinan

Sedekade Jokowi: APBN Solusi Strategis Pengentasan Kemiskinan

Jokowi menekankan pentingnya belanja negara sebagai instrumen strategis untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat perlindungan sosial.

Penulis: Apolonia M Dhiu | Editor: Apolonia Matilde
POS-KUPANG.COM/HO
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono, dalam Dialog FMB9. 

Lebih jauh ia memaparkan, anggaran perlindungan sosial yang digelontorkan pemerintah dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 bukan hanya dalam bentuk pemberian sembako dan bantuan langsung tunai.

 

Total anggaran pada 2024 senilai Rp496,8 triliun itu mayoritas untuk pemberian subsidi, seperti subsidi energi untuk bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik.

Baca juga: Hasil Tinju Dunia, Kekalahkan Tim Tszyu dari Murtazaliev Jadi Bahan Olok-Olokan Terence

Baca juga: Sandra Dewi Jadi Saksi yang Kedua Kalinya, Istri Harvey Moeis Hadir Bawa Koper

Sementara untuk subsidi non energi seperti untuk subsidi pupuk, kewajiban pelayanan publik atau PSO, bunga KUR, bunga kredit perumahan, serta antisipasi penanggulangan bencana dengan total Rp330 triliun.

 

Ia menambahkan, dana yang digelontorkan APBN untuk perlindungan sosial selama 2015 hingga 2020 telah mencapai Rp2.736 triliun melalui instrumen PKH kartu sembako dan juga dana transfer desa.

 

"Ini untuk tadi mengurangi kesenjangan dan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem sehingga setiap growth kita memastikan agar masyarakat terutama yang paling bawah juga ikut menikmati," imbuh dia.

 

Menurut data Kementerian Keuangan, belanja bansos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2019, anggaran bansos masih sebesar Rp97,06 triliun. Angka itu kemudian meningkat pada puncak pandemi menjadi Rp125,06 triliun (2020) dan Rp156,44 triliun (2021).

Baca juga: Amankan Perang Tanding, 25 Personel Brimob Maumere Dikirim ke Adonara Flores Timur 

Pada 2022, seiring dengan meredanya pandemi, anggaran bansos sempat turun ke Rp 142,43 triliun. Namun, pada 2023, alokasinya meningkat lagi menjadi Rp 143,57 triliun dan pada 2024 naik menjadi Rp 152,3 triliun.

 

Perlindungan Terintegrasi

 

Fokus utama pemerintah dalam mengatasi kemiskinan diarahkan pada pengurangan kemiskinan ekstrem dan penguatan perlindungan sosial yang lebih inklusif. Program-program ini diperkirakan mampu menjangkau jutaan masyarakat miskin dan rentan, sehingga memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan nasional.

Sumber: Pos Kupang
Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved