Memahami Tata Kelola Uang Negara

Kemudian pos Pembiayaan Pemulihan Ekonomi. Berbagai kejadian yang tidak terduga seperti bencana, pandemi COVID-19, hingga peperangan memaksa Pemerintah mengubah prioritas APBN yang membutuhkan dana darurat dalam waktu singkat.

Utang menjadi solusi untuk membiayai program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Program ini mencakup bantuan kepada sektor usaha, insentif bagi UMKM, serta pembiayaan untuk ektor yang terdampak seperti pariwisata, manufaktur, dan jasa serta untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Daya beli masyarakat sangat penting sehingga berbagai industri tetap aktif berproduksi dan menyerap tenaga kerja.

Tantangan Pemanfaatan

Meskipun utang dialokasikan untuk berbagai tujuan yang produktif, tetap ada beberapa tantangan dalam pemanfaatan utang pemerintah seperti efektivitas Proyek Infrastruktur yang tidak semua menghasilkan return on investment (ROI) yang cukup cepat.

Beberapa proyek besar bisa memakan waktu puluhan tahun sebelum memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan negara, sehingga ada risiko beban utang meningkat lebih cepat dibandingkan manfaat ekonominya.

Selain itu risiko pembiayaan meningkat bila terjadi ketergantungan utang untuk pembiayaan defisit anggaran.

Ditambah dengan ketidakpastian kondisi ekonomi global seperti kenaikan suku bunga global, perubahan kebijakan ekonomi internasional dan geopolitik dapat meningkatkan biaya utang luar negeri.

Oleh karena itu pengelolaan utang harus menerapkan berbagai strategi dengan disiplin berkelanjutan, seperti pengendalian fiskal, mempertahankan defisit anggaran, meningkatkan neraca perdagangan dan kehati-hatian dalam alokasi pemanfaatan serta pengawasan.

Monitoring dan evaluasi memastikan setiap alokasi dana memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (Penulis adalah Deputy of Operation CSIRT.ID/ANTARA)

Akuntabilitas Anggaran Pilar bagi Demokrasi

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi atas kewenangan kekuasaan, termasuk dalam penggunaan anggaran negara, merupakan salah satu pilar demokrasi yang sehat.

“Salah satu yang menjadi pilar sehat demokrasi adalah adanya transparansi dan akuntabilitas dari power atau kewenangan kekuasaan yang kami kelola sebagai bendahara negara,” kata Sri Mulyani Indrawati dalam Final Lomba Cerdas Cermat APBN 2024, di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan bahwa implementasi dari prinsip transparansi dan akuntabilitas tersebut tidak hanya dengan mempublikasikan APBN serta melaporkan penggunaannya kepada masyarakat, tapi juga membuat masyarakat memahami bagaimana APBN tersebut dibuat dan digunakan.