Opini: Netralitas Birokrasi  NTT dalam Pilkada 2024

Secara sederhana dapat dipahami bahwa politik dalam fungsinya adalah proses pembuatan kebijakan, sementara fungsi administrasi adalah pada tahapan implementasinya.

Jika kita melihat dari fungsi tersebut tertera secara jelas bagaimana profesionalitas antara politik dan administrasi berjalan masing-masing, namun jika kita melihat secara empiris politik selalu menjadi bayang-bayang administrasi ketika berjalan. 

Hal ini dikarenakan jabatan admnistrasi yang diperoleh lebih banyak berasal kekuatan politik.

Kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan yang notabene pimpinan adminitrasi adalah jabatan politik, sehingga tidak heran jika administrasi gampang goyang jika politik berubah.

Ketidaknetralan birokrasi menandakan bahwa birokrasi adalah subordinat politik, yang gampang diutak atik sesuai mood aktor politik. Padahal jika kita lihat sistem keprofesionalitas administrasi dan politik sangat jelas bahwa administrasi lebih unggul.

Proses rekruitmen dalam birokrasi membutuhkan kualifikasi yang kompetitif, sistem pengembangan karier yang lama hingga purna bakti yang artinya birokrasi jauh lebih paham landscape permasalahan di masyarakat. 

Sedangkan coba lihat politik, baik dari segi rekruitmen yang cenderung transaksional dan sistem pengembangan karier yang periodik.

Kadang penulis merasa kasihan melihat pejabat birokrasi dipelototin hingga dimaki-maki oleh mereka yang notabene baru menguasai masyarakat selama 5 tahun. 

Pemahaman birokrasi akan keadaan di masyarakat menjadi potensi unggul dimainkan dalam politik untuk mendulang suara.

Fenomena ini tentunya menjadi tantangan bagi setiap pemimpin di masing-masing jenjang kekuasaan untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan administratif dan kekuasaan politik. 

Hal ini dikarenakan oleh pengalaman historis dengan kolonialisme atau zaman penjajahan. Kolonialisme di Indonesia meninggalkan pengaruh yang besar dalam hubungannya dengan politik dan administrasi pada tatanan pemerintahan yang dapat dilihat perkembangannya mulai dari Rezim Orde Lama, Orde Baru hingga Pasca Reformasi.

Kontrol Birokrasi di Era Keviralan Media Sosial untuk Netralitas

Bagaimana bisa penyakit birokrasi ini terus berulang dan semakin parah Ketika pemilu tiba. Perlu solusi yang serius dan tindak tegas untuk meminimalisir ketidaknetralan birokrasi ini. 

Peran Lembaga-lembaga pengawas perlu dioptimalkan, baik internal dan eksternal. Bagi lingkup ASN sendiri Lembaga pengawas seperti Badan Kepegawaian Daerah hingga Inspektorat Daerah pun perlu unjuk gigi memberikan teguran bagi para ASN daerah.

Secara eksternal perlu dikontrol baik secara politik dalam hal ini melalui wakil rakyat daerah hingga secara hukum. Namun, penulis melihat kontrol publiklah yang paling mujarab.