Penyuluh KB Manggarai Barat Diminta Gencar Sosialisasi Penggunaan Kondom

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO-  Para penyuluh KB atau Keluarga Berencana di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, diminta gencar melakukan sosialisasi terkait penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom, pil KB, Intrauterine Device (IUD) kepada masyarakat.

Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Provinsi NTT, Nikodemus mengatakan penggunaan alat kontrasepsi bisa mencegah stunting. Pasalnya, pernikahan dini menjadi salah satu penyebab stunting.

"Jajaran IPeKB sebagai ujung tombak penurunan stunting agar gencar mensosialisasikan pemakaian alat kontrasepsi di masyarakat untuk menurunkan rasio ketergantungan penduduk nonproduktif kepada penduduk produktif," katanya saat melantik pengurus IPeKB Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo, Jumat 13 September 2024.

Lebih lanjut dikatakan, penyuluh KB dalam tugasnya harus dapat merencanakan kerja, menggerakkan, advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) untuk mewujudkan keluarga berkualitas di Manggarai Barat.

Keluarga berkualitas, jelas Niko, meliputi aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga yang berkualitas dengan pemenuhan gizi bagi remaja baik secara pengasuhan yang manusiawi sehingga mereka tidak terjerumus dalam tiga masalah pokok kesehatan reproduksi remaja, yakni sex dini, dan HIV/Aids.

"Sebab pada remaja putri adalah calon ibu yang akan hamil dan melahirkan generasi berikutnya," jelasnya.

Angka Stunting di Manggarai Barat

Hilarius Madin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Manggarai Barat menjelaskan, angka stunting di Manggarai Barat berada di angka 36,2 persen berdasarkan hasil survei Kesehatan Indonesia di Juni 2024.

Baca juga: Kisah Ansel Kea Penyuluh KB di Detukeli Ende, Keluar Masuk Kampung Demi Menekan Angka Kelahiran

Angka tersebut berbeda dengan hasil elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM) yaitu 12,4 persen pada bulan yang sama.

"Komitmen pemerintah provinsi kita menggunakan hasil survei kesehatan Indonesia. Karena itu kerja berat dan tantangan bagi kita untuk menurunkan angka stunting," jelas Hilarius.

"Anggota IPeKB harus terus meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat, dan pemerintah agar program yang dilaksanakan sinergis dengan kebijakan pemerintah," imbuhnya.(*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS