Coverage Baru 33.73 Persen, Kemenko, BPJS Ketenagakerjaan NTT dan Pemda Optimalisasi Jaminan Sosial

Dirinya berharap pertemuan kali ini strategis untuk meningkatkan evaluasi progres di tahun berikut dan memastikan semua kabupaten/kota bisa melakukan apa yang diamanatkan.

Dikesempatan lain, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara Papua, Kuncoro Budi Winarno, menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi ini merupakan kegiatan yang secara rutin dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang diberikan amanah untuk melakukan evaluasi bagaimana Implementasi dari Inpres Nomor 2 tahun 2021 terkait dengan optimalisasi pelaksanaan program jamsostek.

“Kami menyadari sepenuhnya sebagai lembaga yang diberikan amanah untuk mengawal program pemerintah ini, kami masih memiliki banyak tugas yang harus dilakukan, di mana untuk angka BPJS Ketenagakerjaan secara Nasional coveragenya masih di posisi 40 persen, karena masih banyak daerah yang masih rendah kepesertaannya termasuk di NTT yang saat ini berada di posisi 33,73 persen pekerja yang baru mengikuti Jamsostek,”ungkap Kuncoro.

Dari kegiatan hari ini dirinya juga mengharapkkan agar dapat mengetahui bagaimana rencana ke depan terkait dengan action yang nantinya akan dilakukan dari masing-masing kabupaten/kota di NTT.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTT, Christian Natanael Sianturi menambahkan bahwa di NTT ada satu  kantor cabang induk di Kupang dan lima  kantor di kabupaten yaitu di Atambua, Ende, Sikka, Maumere, dan Sumba. Merekq juga  hadir juga hari ini untuk mengawal 22 kabupaten/kota agar bisa mendapatkan komitmen ke depan untuk mensinergikan dan meningkatkan   coverage di NTT yang masih rendah ini.

Selain itu, Chris juga berharap ada intervensi dari Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di NTT untuk memberikan bantuan perlindungan jaminan sosial sebagaimana juga dilakukan pemerintah provinsi yang lain.  

Tentu ini akan terkait masalah prioritas dan ketersediaan anggaran, Tapi dirinya berharap setidaknya ada komitmen yang lebih baik lagi dari evaluasi dan monitoring ini agar dapat menciptakan suatu kebijakkan dan mekanisme untuk pencegahan  kemiskinan baru. (*/adv jamsostek/pol)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS