Sugiyanto Emik Perkenalkan Alvin Lim, Dinilai Layak Pimpin DKI Jakarta

POS-KUPANG.COM – Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto Emik memperkenalkan sosok baru yang dinilainya pantas diusung partai politik untuk maju dan bertarung di Pilgub DKI Jakarta. Sosok tersebut, adalah Alvin Lim.

Alvin Lim dinilai layak maju dan diusung dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024 karena sejumlah hal. Di antaranya sikap Alvin Lim yang kritis dan pemberani layaknya mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

“Saya menengarai ada sosok lain, yakni advokat Alvin Lim. Baik itu soal keberanian dan kritis maupun kepintarannya, bisa dibilang mampu mengalahkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok,” ucap Sugiyanto Emik baru-baru ini.

Sugiyanto Emik yang juga Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara itu, mengatakan bahwa Alvin Lim mengatakan dikenal sebagai seorang pengacara yang vokal serta tidak takut menghadapi tantangan.

“Yang pasti, tak perlu disangsikan lagi sikap tegasnya. Tanpa kompromi di dalam membela kepentingan masyarakat. Karenanya, Alvin Lim sebagai sosok yang sangat dihormati dan ditakuti di kalangan penegak hukum maupun politikus,” kara SGY lagi.

Menurut pandangannya, jika ada partai politik (Parpol) yang mau mencalonkan Alvin Lim sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta, maka bakal dianggap sebagai angin segar.

Sebab, tambah SGY, masyarakat Jakarta butuh sosok alternatif yang berkarakter bersih, pintar dan kritis serta pemberani di dalam membela kepentingan rakyat.

“Seperti kita tahu, komitmen dan keberanian Alvin Lim di dalam menghadapi berbagai tekanan dan ancaman, telah membuktikan bahwa sosoknya layak menjadi pemimpin yang diandalkan,” ucap SGYmenambahkan.

Dalam konteks tersebut, misalnya saja ada Parpol berani mengusung Alvin Lim sebagai Cagub Jakarta dalam Pilkada 2024, maka boleh jadi antusiasme masyarakat terhadap Pilkada Jakarta bakal meningkat.

Pemilih katanya juag akan bersemangat memberikan dukungan.

“Sedangkan bicara soal alasannya, ya sangat sederhana saja. Bahkan, masyarakat pun yakin kalau sosok Alvin Lim bakal mampu membawa Jakarta menuju masa depan yang lebih baik lagi,” ucap SGY.

Duetkan Ahok dengan Alvin Lim

Sosok Alvin Lim sebelumnya disebut Peter F Gontha layak memimpin di Indonesia. Alvin Lim dinilai Peter F Gontha layak bersanding dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Capres-Cawapres. 

Hal tersebut disampaikan Peter F Gontha lewat status Instagramnya @petergontha. 

Ahok diketahui merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Sedangkan Alvin Lim adalah Pendiri sekaligus Ketua LQ Indonesia Lawfirm.

"Ini adalah pasangan Ideal untuk memajukan Negara Republik Idonesia. Semoga mereka mendapat kesempatan untuk menjadi RI1 dan RI2, pasti Negara kita maju dan akan mengalahkan negara manapun didunia. Setuju?" tulis Peter F Gontha.

"Nanti tahun 2029!!!! Kita sudah capek dibohongin para 'penjahat'!!" tambahnya.

Postingan tersebut pun disambut ramai masyarakat.

Beragam pendapat pun dituliskan dalam kolomkomentar statusnya. 

Profil Basuki Tjahaja Purnama

Dikutip dari Kompas.com, selepas menjadi sarjana Teknik Geologi dari Universitas Trisakti, Ahok memutuskan mengikuti jejak ayahnya menjadi pengusaha.

Pada 1989, ia pulang kampung ke Belitung dan mendirikan CV Panda.

Perusahaan itu bergerak di bidang pertambangan, sebagai kontraktor PT Timah.

Selama dua tahun menjadi kontraktor, Ahok bermimpi menjadi pengusaha di bidang pembangunan yang lebih besar lagi.

Namun, ia sadar bahwa untuk menjadi pengolah mineral, diperlukan modal yang besar serta manajemen yang profesional.

Untuk itu, ia kembali ke Jakarta dan mengambil S2 di bidang manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetia Mulya.

Setelah meraih gelar Magister Manajemen (MM), Ahok diterima bekerja di PT Simaxindo Primadya di Jakarta.

Perusahaan itu bergerak di bidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik.

Ahok berperan sebagai staf direksi bidang analisis biaya dan keuangan proyek.

Namun, tak lama, Ahok ingin mengembangkan usahanya di Belitung sehingga berhenti bekerja dan pulang kampung pada 1992.

Pada 1992, Ahok mendirikan PT Nurinda Ekapersada.

Perusahaan itu didirikan sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995.

Pabrik yang dimaksud berlokasi di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Manggar, Belitung Timur.

Ahok bermimpi pabrik itu menjadi percontohan agar usaha bisa menguntungkan bagi pemegang saham, karyawan, dan warga sekitarnya.

Dengan dibantu berbagai orang, pabrik pengolahan pasir kwarsa pertama di Pulau Belitung itu didirikan pada 1994.

Ahok memilih menggunakan teknologi dari Amerika Serikat dan Jerman untuk operasionalnya.

Ia ingin perusahaannya bisa memulai tumbuhnya suatu kawasan industri terpadu dan pelabuhan samudra dengan nama Kawasan Industri Air Kelik (KIAK).

Sayang, langkahnya terhenti pada tahun 1995.

Pabrik Ahok ditutup pemerintah.

Ahok mengaku ada oknum Kementerian Kehutanan yang menerbitkan sertifikat hutan lindung di lahan tambang miliknya.

Diduga, ada tambang lain yang berusaha memuluskan izin, tetapi mengorbankan tambang yang berizin resmi yang tak lain dimiliki Ahok.

Soal kasus ini, ia pernah menceritakannya kepada jajaran Pemprov DKI ketika menjabat sebagai Gubernur DKI.

"Saya pun dulu sebelum jadi pejabat, saya muak dengan yang namanya oknum pejabat. Saya betul-betul muak dengan kemunafikan, meras, menekan, saya betul-betul muak," kata Ahok dengan nada tinggi pada 2016 silam.

Sontak, perusahaan tambang Ahok ditutup.

Peristiwa inilah yang pada akhirnya membuat Ahok berniat menjadi pejabat.

Sebab, lanjut dia, pengusaha tidak bisa melawan kebijakan pemerintah.

Wakil Rakyat

Maka, pada 2004, Ahok bergabung ke politik.

Ia bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) yang saat itu dipimpin Dr Sjahrir.

Karena tak punya modal besar, Ahok melakukan blusukan ke pelosok Belitung Timur untuk menemui konstituen.

Kepada masyarakat, Ahok menyatakan tak memberikan uang politik.

Cara itu ampuh dan mengantarkannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009.

Di DPRD, Ahok menolak terlibat praktik korupsi.

Ia menolak mengambil uang perjalanan dinas fiktif.

Ia dikenal masyarakat karena menjadi satu-satunya anggota Dewan yang berani dan sering menemui warga.

Bupati Belitung Timur

Setelah tujuh bulan menjadi anggota Dewan, Ahok yang meraih banyak dukungan didorong menjadi Bupati Belitung Timur pada 2005.

Ia maju dengan modal Rp 2 miliar, blusukan, dan memberi nomor ponsel pribadinya ke warga.

Ahok mengantongi 37,13 persen suara dan menjadi Bupati Belitung Timur periode 2005-2010.

Setelah 16 bulan menjadi bupati, Ahok membenahi sistem keuangan dan birokrasi di Belitung Timur.

Ia juga membangun jaminan sosial dan kesehatan di sana.

Selain kesehatan gratis, Ahok juga memberlakukan kebijakan sekolah gratis serta beasiswa.

Kesuksesan ini membuatnya maju sebagai calon gubernur Bangka Belitung pada 2006.

Ia mengundurkan diri untuk maju pencalonan.

Sayangnya, kendati didukung Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Ahok gagal menjadi Gubernur Babel.

Pada tahun itu, ia dinobatkan majalah Tempo sebagai salah satu dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia.

Pada 2007, ia juga pernah dinobatkan sebagai Tokoh Anti Korupsi oleh Kadin, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Masyarakat Transparansi Indonesia.

Anggota DPR

Kegagalan itu tak menyurutkan langkah Ahok di politik.

Pada 2009, ia maju sebagai calon anggota legislatif dari Partai Golkar.

Meski ditempatkan di nomor urut empat, Ahok berhasil meraih suara terbanyak.

Di DPR, Ahok duduk di Komisi II yang membawahkan bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu.

Ahok membuat gebrakan sebagai anggota Dewan dengan melaporkan secara rutin kinerjanya lewat situs web pribadi, mulai dari kunjungan kerja hingga pembahasan undang-undang.

Di DPR, Ahok Menonjol Lagi

Alkisah pada 2010, Ahok sebagai anggota delegasi Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI akan melakukan kunjungan kerja ke Maroko.

Namun, ketika anggota yang lain ingin menambah jalan-jalan ke Spanyol, Ahok dan satu anggota Fraksi PKS menolak.

Pada periode ini pula kasus korupsi e-KTP berjalan di bawah meja.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin bersaksi bahwa semua anggota Komisi II menerima uang suap untuk memuluskan proyek ini.

Namun, Ahok membantahnya.

Ia menduga namanya masuk daftar penerima, tetapi ia yakin tak ada yang berani memberinya uang.

Wakil Gubernur hingga Gubernur DKI Jakarta

Belum selesai jabatannya di DPR, pada 2012, Ahok dilirik untuk maju mendampingi Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Ia pun menyanggupi dan maju lewat Partai Gerindra.

Pasangan Jokowi-Ahok menang dan memimpin Jakarta lewat berbagai gebrakan.

Nama Jokowi yang melambung tinggi ikut menguntungkan buat Ahok.

Jokowi yang ditarik maju ke pilpres dan menang pada 2014 membuat Ahok naik menjadi Gubernur DKI.

Mulai saat itulah namanya selalu jadi perhatian publik seluruh Indonesia.

Dengan gaya kepemimpinan yang terlalu jujur dan berani, Ahok merebut hati masyarakat.

Di sisi lain, kejujuran dan keberaniannya ini yang membuatnya tersandung berbagai kasus dan mendapat banyak musuh.

Pada 2016, Ahok dilaporkan atas kasus penistaan agama berdasarkan pidato yang diunggahnya saat sedang kunjungan kerja di Kepulauan Seribu.

Berbagai gelombang unjuk rasa memprotes Ahok dicopot dan dipenjara.

Pada akhirnya, Ahok kalah dalam pertarungan pilkada dan gagal menjadi Gubernur DKI.

Jadi Narapidana

Sudah jatuh tertimpa tangga, seusai kalah pilkada, Ahok divonis bersalah menista agama.

Ia pun dihukum dua tahun penjara sejak 9 Mei 2017.

Di penjara, Ahok masih melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan, seperti membantu masyarakat yang mengirim surat kepadanya.

Ahok juga sibuk menulis buku di penjara.

Baca juga: Anies Baswedan Siap Saja Jika Harus Didampingi Jusuf Hamka di Pilgub DKI Jakarta

Baca juga: KKB Papua Bunuh Sopir Truk, Muzakir Tewas, Belasan Temannya Belum Ditemukan

Pada 24 Januari 2019, Ahok bebas.

Setelah keluar dari penjara, Ahok kembali aktif dengan mengunggah tayangan di YouTube.

Buku yang ditulisnya kemudian diterbitkan dengan judul Kebijakan Ahok dan dijual dengan harga Rp 1 juta agar Ahok tetap bisa membantu masyarakat.

Ahok juga mengaku menjadi konsultan di perusahaan keluarganya yang bernama PT Basuki Solusi Konsultindo.

Ahok menjadi konsultan bidang politik, bisnis, pemerintahan, dan manajemen.

Perusahaan keluarga tersebut dibentuk saat Ahok masih mendekam di penjara.

Tak kapok, Ahok pun kembali ke politik dengan bergabung ke PDI-P.

Komisaris Utama Pertamina

Belum genap setahun bebas dari penjara, Ahok dipilih Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Komisaris Utama PT Pertamina pada 25 November 2019.

"Insya Allah sudah putus dari beliau, Pak Basuki akan jadi komut (Komisaris Utama) Pertamina," ujar Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 22 Novembner 2019.

Ahok kata ErickTohir, akan didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Sadikin yang ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Utama.

Selain masuknya Ahok dan Budi Sadikin, mantan Dirut PT Telkomsel Emma Sri Martini menjabat Direktur Keuangan PT Pertamina.

"Juga ada Direktur Keuangan (Pertamina) yang baru, Ibu Emma dari yang sebelumnya Dirut PT Telkomsel," lanjut Erick.

Tiga tahun berselang, Ahok masih menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina saat ini.

Profil Alvin Lim

Dikutip dari Kompas.com, Alvin Lim adalah pengacara sekaligus salah satu dari 12 pendiri LQ Indonesia Law Firm.

Dilansir dari situs LQ Indonesia Law Firm, Alvin merupakan lulusan Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Gunung Jati, Tangerang.

Dia kemudian mengambil gelar di bidang perbankan di Colorado Graduate School of Banking AS.

Sementara gelar Sarjana Ekonominya diperoleh dari University of California Berkeley AS.

Alvin juga tercatat memiliki sertifikat perencanaan keuangan dari Florida State University.

Rekam jejak Alvin Lim

Sebelum terjun di dunia hukum, sosok Alvin sempat malang melintang di bidang perbankan dan bisnis.

Dia pernah menjadi Business Banking Officer di Wells Fargo Bank & Co. AS pada 1997-1999.

Kemudian ia menjadi penasihat keuangan di American Express & Co. AS pada 1999.

Kariernya di dunia perbankan terus melesat hingga 2005.

Pada 2006-2009 Alvin menjadi Presiden Direktur PT. Power Center Indonesia, Jakarta Selatan dan diangkat sebagai distributor tunggal untuk komersial dan pemerintah, dari FFI International AS.

Pada 2015 hingga saat ini, dia menjadi Advokat atau pengacara di LQ Indonesia Law Firm.

Kasus yang pernah ditanganinya adalah penipuan, penggelapan dan pencucian uang.

Alvin tercatat pernah menangani kasus pidana perlindungan konsumen yang menyebabkan Dirut Allianz ditetapkan menjadi tersangka atas laporan klien.

Pihak klien yang dirugikan 16.5 juta diganti 400 juta.

Kasus melawan perusahaan besar lain yang pernah ditanganinya adalah PLN, Lion Air, dan lain-lain.

Terjerat Pemalsuan Dokumen dan Ujaran Kebencian

Alvin Lim ditahan karena kasus pemalsuan dokumen pada 30 Agustus 2022.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjatuhkan vonis penjara selama 4 tahun 6 bulan atas kasus tersebut.

Alvin terbukti bersalah oleh majelis hakim dan telah melanggar Pasal 263 ayat (2) juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dia pun dijemput paksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta pada 18 Oktober 2022 untuk ditahan di Rutan Salemba.

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) kejati DKI Jakarta Ade Sofyansyah, penjemputan paksa Alvin dilakukan atas surat putusan banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

"Alvin Lim dijemput dan ditangkap karena hari ini keluar putusan banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta," kata dia, dilansir dari Antara.

Kasus pemalsuan dokumen ini bermula dari laporan PT Allianz Life Indonesia pada 2018.

Dalam putusan PN Jakarta Selatan, hakim menyatakan tuntutan tidak dapat diterima dan memerintahkan agar berkas perkara dikembalikan.

Jaksa penuntut umum akhirnya mengajukan banding.

Namun, hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan PN dan memerintahkan jaksa untuk membuka kembali persidangan.

Di tingkat kasasi, MA menyatakan tidak dapat menerima permohonan kasasi, dan memerintahkan berkas perkara tersebut untuk dikembalikan.

Atas kasus tersebut, Alvin divonis penjara 4,5 tahun.

Sebelum dijemput paksa, Persatuan Jaksa Republik Indonesia (Persaja) melaporkan Alvin Lim ke Polda Metro Jaya pada 20 September 2022.

Dalam laporan dengan nomor LP/B/4820/IX/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, Alvin menyebut Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai sarang mafia dalam sebuah video di kanal Quotient TV.

Dia pun dilaporkan oleh Perwakilan Persaja, Yadyn, dan rekan-rekannya karena dianggap menyebarkan berita bohong.

Melalui konten bertajuk Kejagung Sarang Mafia, Alvin dinilai mendiskreditkan institusi Kejaksaan Agung dengan pernyataan yang tidak disertai bukti-bukti.

"Kami pandang sebagai suatu kebohongan publik dengan menyampaikan asumsi-asumsi untuk memengaruhi masyarakat," ucap Yadyn, dilansir dari Kompas.com 2 September 2023.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri kemudian menetapkan Alvin sebagai tersangka atas kasus dugaan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, hingga fitnah.

"Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli tentang kode etik profesi advokat, sudah ada empat saksi ahli yang kami lakukan pemeriksaan," ujar Adi di Mabes Polri, Jakarta.

Hasil keterangan saksi ahli, kapasitas Alvin dalam konten tayangan tersebut bukan menjalankan perannya sebagai seorang advokat.

Di sisi lain, para ahli juga menyebutkan, seorang advokat dilarang mencela, menghina, serta mengumbar kata-kata kasar yang akan menimbulkan permasalahan baru atau bukan bagian dari kuasa yang dikuasakan kepadanya.

Baca juga: Ahok - Anies Sama-sama Mengaku Makin Sering Berkomunikasi

Baca juga: Anies Baswedan Siap Saja Jika Harus Didampingi Jusuf Hamka di Pilgub DKI Jakarta

Viral Soal Ferdy Sambo

Bebas dari penjara, Alvin Lim kembali menuai sorotan publik usai menyebut Ferdy Sambo tidak pernah tidur di sel saat menjalani hukuman di Lapas Salemba.

Dikutip dari Kompas.com, Jumat 5 Januari 2024, Alvin mengungkap bahwa terpidana kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J itu tidur di tempat lain dengan fasilitas AC atau pendingin ruangan.

Kesaksiannya itu terungkap dalam video siniar Dokter Richard Lee yang tayang di Youtube, Rabu 3 Januari 2024.

Video itu viral di media sosial dan segera dibantah oleh Kalapas Kelas IIA Salemba, Beni Hidayat.

"Kami menyayangkan tuduhan bahwa Ferdi Sambo tidur di ruang KPLP selama menjalani pidana di Lapas Salemba. Itu tuduhan yang ngawur,” kata dia.

Beni menjamin bahwa Sambo pernah menjalani pidana di Lapas Salemba dan mengikuti masa pengenalan lingkungan (mapenaling) pada 24-29 Agustus 2023 dan menempati ruang sel tahanan.

"Sebagai warga binaan, Ferdy Sambo ditempatkan di Blok hunian Paviliun Saroso, Lantai I Ruang 23/Type 1. Kami ada dokumentasinya semua," kata Beni. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS