Opini: Jalan Terjal Demokrasi dan Diskursus Politik Gagasan

Oleh: Stef Sumandi
Aktivis Pemuda Katolik, Tinggal di Maumere

POS-KUPANG.COM - Berita-berita media terakhir melansir banyak rekomendasi calon kepala daerah (cakada) dari beberapa partai politik peraih kursi legislatif pada pemilu 2024 yang lalu.

Tujuan rekomendasi itu tentunya merupakan rahasia masing-masing partai politik dan para kandidat. Namun, kabar ini menandakan sudah kandidat yang ingin maju dalam perhelatan politik lima tahunan ini.

Melihat fenomena ini, rakyat tentunya akan mulai mempersiapkan diri untuk menerima para kandidat yang akan datang menemui konstituen masing-masing. Ada banyak misi yang tertanam dalam benak para kandidat.

Tetapi yang jelas bahwa rakyat berharap akan ada perubahan ke arah yang lebih baik dari hari ini. Dialektika antara masalah rakyat dan tawaran gagasan para kandidat menjadi diskursus yang dinamis nantinya.

Fenomena Patronase dan Primordialisme

Pada momentum yang sama, kita baru saja melewati dinamika pemilu 2024 yang lalu. Peristiwa yang terjadi sepanjang kontestasi berlangsung merupakan catatan sejarah yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya.

Realitas krisis demokrasi menjadi kekuatiran banyak kalangan ketika pemilu dilaksanakan. Pergeseran praktik politik ideologis menjadi pragmatis tidak terelakan.

Diskusi di warung-warung kopi, tempat pesta, tempat duka dan tongkrongan di lorong-lorong kecil tidak luput dari obrolan tentang politik uang. Prof. Edward Aspinall dari Departemen of Political and Social Change, ANU mengemukakan hasil penelitiannya bahwa politik uang masih mewarnai pemilu di negara-negara Asia Tenggara.

Sebut saja Filipina, Malaysia, Thailand dan juga Indonesia. Pola patronase dikatakannya seragam hanya berbeda istilah. Apa yang di Indonesia disebut serangan fajar sama dengan istilah The Night Of The Barking Dogs di Thailand. Demikian pun di Papua Nugini ada operasi Malam Setan (UGM,2013).

Gejala patronase ini pun semacam investasi jangka panjang dalam tradisi politik pragmatis. Ia berkembang sesuai pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi suatu daerah. Dimana penggelontoran dana politik uang makin meningkat setiap periode.

Dari kabar yang beredar, tahun 2019 misalnya ongkos politik uang di daerah miskin masih berkisar antara Rp.50.000-100.000/kepala. Kesaksian mengejutkan justru terjadi tahun 2024 sudah meningkat Rp.300.000/kepala.

Ward Berenschot penulis buku Democracy for Sale mengatakan ongkos politik menjadi sangat mahal karena praktik politik uang ini, (kompas,17/12/2023).

Itu artinya biaya politik kita mestinya dapat ditekan seminimal mungkin apabila politik uang bisa ditekan pula. Di sini kinerja Badan Pengawas Pemilu tidak hanya punya ‘badan’ tetapi juga kerja ‘otak dan hati’ dalam pengawasan sangat dibutuhkan dan perlu dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.

Kecenderungan patronase ini ikut menciptakan demokrasi kita seolah hanya milik orang-orang kaya. Kaum borjuis yang terlilit erat dengan elit oligarki dapat saja mendagangkan suara rakyat untuk kepentingan menumpuk kekayaan semata.

Pasca kemenangan, rombongan itu akan menyusun rencana menguasai sumber daya alam dan mengendalikan mekanisme pemerintahan dengan remot kontrol dari jarak jauh. Para pemimpin daerah dan nasional dirantai keputusan politiknya. Setiap pasal dalam regulasi dan politik anggaran selalu berkalkulasi ongkos politik.

Jalan terjal berikutnya adalah model politik primordial. Pada beberapa daerah miskin, rakyat tidak memiliki akses politik yang luas dan kesadaran politik pun masih rendah. Komunitas ini tidak memiliki banyak tawaran alternatif dalam memilih. Mereka sangat menjaga “orang kita” dalam pemilihan.

Meski kandidat bersangkutan tidak memiliki kapasitas dan minim gagasan pembangunan yang penting kita punya orang. Batasan kita punya orang itu biasanya merujuk pada kesamaan agama, suku, daerah, golongan dan ras. Komunitas ini juga sering apatis terhadap keputusan politik para pemimpinnya.

Pokoknya kalau orang kita pasti baik. Dalam bahasa Sikka dikenal dengan istilah apu tora manu manu. Artinya ibarat ayam jago yang hendak ditaji, kita memilih ayam masing-masing.

Diskursus Politik Gagasan

Diskursus politik gagasan bukan hal baru dalam sejarah politik Indonesia. Para peminat sejarah bangsa tentunya sepakat kalau negeri ini dimerdekakan dengan gagasan-gagasan besar para pendiri bangsa.

Di tengah tekanan kolonial tentunya para pejuang kemerdekaan kita tidak memiliki banyak dana untuk menyogok penjajah agar kita bisa merdeka.

Belajar dari kondisi rakyat waktu itu yang masih terbelakang dan kurang berpendidikan akibat terus menerus dijajah tetapi mereka justru sangat mudah memahami gagasan para pejuang kemerdekaan.

Artinya politik gagasan sangat kuat pengaruhnya apabila diutarakan pada momentum yang tepat dengan kebutuhan rakyat. Warisan sejarah politik gagasan bangsa ini mesti memiliki ruang dalam dialektika pesta demokrasi pilkada serentak 2024 ini.

Pemilukada serentak 2024 mesti menjadi momentum adu gagasan antara para kandidat. Rakyat NTT misalnya sedang berada pada posisi paradoksal. Daerah ini sesungguhnya kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusianya, tetapi di sisi lain justru masuk kategori daerah termiskin ketiga di Indonesia?

Kita pun setiap tahun digelontorkan dana transfer daerah yang tidak sedikit masuk ke NTT tetapi kurang dikelola secara maksimal lalu menghasilkan banyak SILPA di akhir tahun anggaran.

Padahal masih banyak masalah yang dihadapi rakyat yang tidak diselesaikan secara serius. Itu artinya kita sesungguhnya kekurangan gagasan dan aksi yang lebih realistis dalam membangun daerah kita.

Gagasan dan aksi ini lahir apabila para kandidat yang hendak maju mencalonkan diri ini merupakan orang-orang yang dekat dengan rakyat. Mereka yang saban hari berjibaku dengan masalah yang dihadapi rakyatnya.

Politik gagasan dan rencana aksi ini menjadi penting untuk dibahas dalam dinamika demokrasi menyambut pilkada tahun 2024 karena melalui cara itu rakyat dapat mengukur kapasitas dan kapabilitas dari seorang pemimpin.

Rakyat bisa membedah motivasi para kandidat cakada. Rakyat juga bisa mengetahui tentang harapan perubahan yang dinantikan secara terukur dari isi kepala dan hati para calon pemimpin.

Dinamika politik gagasan ini juga berkontribusi terhadap kesehatan demokrasi kita. Dengan mengutarakan gagasan dan rencana aksi yang realistis, topik politik kita menjadi lebih bermartabat karena para calon pemimpin kita memiliki kemampuan mumpuni yang teruji secara ilmiah.

Tentunya, masyarakat cendekiawan daerah diharapkan sungguh untuk mampu menguji kemampuan para calon pemimpin. Keterlibatan perguruan tinggi dalam memberi catatan kritis terhadap gagasan para calon kepala daerah menjadi ruang pengabdian kepada masyarakat.

Sebab saya meyakini perguruan tinggi berisi manusia-manusia berkemampuan akademik tinggi dan jauh dari kepentingan politik partisipan.

Sebagai catatan akhir, diskursus politik gagasan ini pun menjadi ajang pendidikan politik yang benar kepada rakyat dan generasi selanjutnya. Menanamkan gagasan dalam perhelatan politik lima tahunan ini menjadikan ajang dimana generasi muda belajar untuk meningkatkan kapasitas dirinya untuk menjadi pemimpin kedepan.

Karena itu perlu ditegaskan bahwa publik menantikan dialektika gagasan dalam membangun daerah menjadi topik ideal pada perhelatan pilkada serentak 2024 ini. Sosialisasi dan kampanye kedepan mesti berisi gagasan besar membangun daerah.
Rakyat berhak diberi ruang dialog yang luas.

Isu-isu politik primordial mesti dihindari para kandidat dan tim sukses. Rakyat perlu menghukum para kandidat yang mengandalkan uang tanpa gagasan. Suara rakyat mewakili harga dirinya.

Suara rakyat tidak dapat dibeli dengan rupiah atau tidak dapat ditukar dengan materi apapun itu. Vox Populi, Vox Dei. Suara Rakyat, Suara Tuhan. Berhentilah merendahkan rakyat dengan politik transaksional, mari adu gagasan dan tawarkan rencana aksi yang lebih realistis. Merdeka!!!