Saran Padma Indonesia Urai Persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG -  Padma Indonesia memberikan saran menjawab persoalan tindak pidana perdagangan orang atau TOPI yang menghantui Provinsi NTT. 

"Pertama Pemerintah Provinsi termasuk 22 kabupaten/kota di NTT wajib memiliki sense of emergency. Sebelumnya Presiden Jokowi sudah menyatakan, sekarang Komnas HAM lagi, berarti jangan dianggap remeh temeh," kata Gabriel Goa, Direktur Padma Indonesia, Sabtu 29 Juni 2024. 

Menurut dia, langkah penindakan yang selama ini dilakukan memang sudah cukup, namun itu masih hal biasa. Paling penting adalah melakukan pencegahan. Dalam mitigasi itu, ia menyarankan agar membangun Balai Latihan Kerja atau BLK profesional. 

"Kita mulai dengan pendirian NIKAH dan perizinan satu atap," tambah dia. 

Gabriel Goa berpendapat, pembangunan sejumlah BLK yang dilakukan beberapa tahun belakangan justru tidak efektif. Alhasil, bangunan itu sering mubazir dan tidak menjawab kebutuhan di lapangan. 

Tanggungjawab terhadap itu, kata dia, tidak saja pada pemerintahan daerah, tapi juga pemerintah pusat. Presiden Joko Widodo maupun Komnas HAM harusnya juga bisa memberikan solusi kongkrit mengatasi persoalan itu. 

"Padma menawarkan pembangkit BLK profesional," tegas dia. 

BLK itu, dibangun di beberapa pulau seperti Lembata, Flores, Sumba dan Timor. Hasil identifikasi Padma Indonesia, beberapa daerah seperti di Sumba, Flores dan Timor sudah ada lokasi hingga bangunan yang bisa difungsikan. Sementara di Lembata, kini Padma Indonesia sedang memulai langkah pendirian BLK profesional. 

Menurut dia, BLK itu didirikan dengan melibatkan para pemerhati lokal yang selama ini konsen terhadap TPPO dan penyediaan SDM. Adanya BLK dan perizinan satu atap maka segala tahapan membangun SDM unggul bisa dilaksanakan, yang disesuaikan dengan permintaan luar negeri. 

"Kita ini hanya empat BLK, paling tidak maka bisa menyiapkan sumber daya yang bagus. Kemudian satu atap di BLK itu semua pihak terkait masuk. Sehingga kita langsung dorong perizinan ke tenaga kerja sesuai dengan calon tenaga kerja sebagaimana negara tujuan," ujarnya. 

Sisi lain, para pekerja yang dikirim ke luar negeri bisa menjadi duta pariwisata bagi NTT. BLK akan memberi pelatihan secara komprehensif, di samping penyediaan unit layanan dalam kaitannya dengan perizinan seperti keimigrasian dan lainnya. 

Baca juga: Padma Indonesia Diskusi Pencegahan Perdagangan Orang dan Migrasi Aman di NTT

Keuntungan lainnya jika tenaga kerja disiapkan dengan basis BLK adalah pengelolaan devisa. Bank daerah bisa mengelola transaksi keuangan yang dilakukan pekerja dari luar negeri.

Hasilnya ini tercatat sebagai devisa Bank. Gabriel Goa bilang, NTT bisa belajar dari Israel yang punya kemiripan geografis dengan NTT. 

"Kita punya pekerja migran Indonesia yang unggul, tapi di bidang keagamaan. Kita punya misionaris asal NTT yang bekerja di luar negeri di sektor keagamaan. Maka kita bisa kolaborasi. NTT itu selain kaya alam, tapi juga sumber daya manusia," sambungnya.