Berita NTT

Komnas HAM Sebut Satgas TPPO di NTT Jarang Rapat, Kepala BP2MI: Saya Juga Bingung

Sementara monitoring keberadaan PMI menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

|
Penulis: Engelbertus Aprianus | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/ENGELBERTUS APRIANUS
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi NTT, Suratmi Hamidah, Kamis 27 Juni 2024. 

"Malaysia ukur orang dari kompetisi otot bukan kompetensi otak. Jangan heran Malaysia menjadi pilihan satu-satunya untuk warga kita untuk bermigrasi. Sebagai negara kita sangat tidak adil buat warga kita,"

"Jadi ketika pemulangan (PMI) kami minta ke pemda mereka selalu punya alasan, 'mereka berangkat kami tidak tahu, kami tidak punya anggaran pemulangan'. Masalah klasik dan selalu berulang sampai hari ini," beber Suratmi. 

Pekerja PMI Asal NTT Mayoritas Perempuan

Perempuan NTT paling banyak menjadi PMI di Malaysia dibandingkan laki-laki. Budaya patriarki yang kental di Indonesia maupun di negara penerima PMI yang mendorong tumbuhnya jumlah ini. Data BP2MI NTT tahun 2023, 1.305 PMI adalah perempuan, sisanya 98 orang laki-laki. 

"Jadi perempuan tidak hanya jadi tulang rusuk tapi juga jadi tulang punggung. 90 persen adalah ibu-ibu yang harus melepas anaknya untuk bekerja di luar negeri karena faktor ekonomi," jelasnya. 

Kemiskinan menjadi faktor banyak perempuan NTT memilih bekerja di luar negeri. Pemerintah dan lembaga terkait tak bisa berbuat banyak karena di lain sisi bekerja adalah hak setiap warga negara. 

"Pemerintah tidak bisa melarang tetapi ketika warga kita mau bekerja di luar negeri, tetapi kita selalu arahkan untuk mengikuti prosedur yang legal," imbuhnya. (uka) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved