Terungkap di Paripurna DPRD NTT, Perda Tentang PAD Menumpuk Tapi Tidak Optimal

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi 

POS-KUPANG.COM, KUPANG -Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD NTT terungkap perihal menumpuknya produk peraturan daerah (Perda)  tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tapi belum optimal. 

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD NTT, Ir. Emelia Julia Nomleni pada Rabu 19 Juni 2024 ini dihadiri Wakil Ketua DPRD NTT juga Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake, S.H,MDC.

Juru bicara Badan Anggaran DPRD NTT, Kristen Samiyati Pati saat membacakan pemandangan umumnya menegaskan, Banggar meminta Pemprov NTT untuk melakukan intensifikasi dan optimalisasi penggalian sumber PAD.

Serta konsolidasi data jumlah kendaraan bermotor dengan Jasa Raharja dan kepolisian dalam rangka mewujudkan sistem informasi satu data khususnya terhadap pajak yang berhubungan dengan kendaraan bermotor. 

Baca juga: Komisi V DPRD NTT Minta Pelaksanaan PPDB Taat Aturan

"Realisasi Retribusi daerah pada setiap tahunnya tidak pernah mencapai target," kata Kristen Samiyati Pati.

Banggar menyebut penetapan target retribusi harus dilakukan dengan Analisa terhadap potensi yang dimiliki oleh setiap Perangkat Daerah. 

Kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap retribusi daerah, kata dia, harus diberikan input anggaran, SDM dan sarana prasarana yang memadai untuk mencapai output yang maksimal.

"Banyak Perda yang telah ditetapkan, khususnya Perda yang mendukung peningkatan PAD, belum optimal dalam implementasinya," ujarnya. 

Oleh sebab itu, Banggar merekomendasikan agar dievaluasi kembali dan ditingkatkan implementasinya serta membentuk Perda-perda baru untuk ekstensifikasi bagi peningkatan PAD.

Pemprov NTT agar melakukan revitalisasi UPTD pada Dinas-dinas kemakmuran antara lain Peternakan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perhubungan, Koperasi serta Perikanan dan Kelautan menjadi lebih optimal.

Banggar juga meminta optimalisasi PAD melalui kerjasama operasional dan kerjasama pemanfaatan terhadap aset Pemerintah Provinsi NTT yang ada baik di dalam maupun di luar daerah. 

Banggar menyinggung samsat online sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor yang berdampak pada peningkatan PAD.

Baca juga: DPRD NTT Minta Pemprov Segera Isi 15 Jabatan Tinggi Pratama yang Lowong

"Badan Anggaran merekomendasikan agar dibenahi dan terintegrasi penuh dengan Bank NTT," tambah dia. 

Pemprov NTT harus berupaya lebih maksimal berkoordinasi dengan Pemerintah pusat dalam rangka mendapatkan sumber- sumber pendanaan melalui dana transfer daerah seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil.