Opini: Pemberantasan Korupsi dan Masa Depan Demokrasi

Di era digital ini, teknologi informasi juga dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, misalnya melalui pelaporan online dan platform pemantauan anggaran publik.

Masa Depan Demokrasi

Seiring dengan upaya pemberantasan korupsi, masa depan demokrasi di Indonesia juga menjadi fokus perhatian. Demokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk polarisasi politik, populisme, dan tekanan terhadap kebebasan sipil serta kebebasan pers.

Fenomena politik identitas yang menguat dalam beberapa tahun terakhir juga mengancam kohesi sosial dan stabilitas politik.

Indeks demokrasi Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, menyulut kekhawatiran akan masa depan kebebasan pers di Indonesia.

Terutama skor kebebasan pers pada tahun 2023 juga turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut data dari Freedom House, indeks demokrasi Indonesia menurun dari 62 poin pada 2019 menjadi 53
poin pada 2023.

Data dari Reporters Without Borders (RSF) juga menunjukkan penurunan skor kebebasan pers Indonesia, dari 63,23 poin pada 2019 menjadi 54,83 poin pada 2023.

Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ika Ningtyas, menyatakan indeks demokrasi berkaitan langsung dengan kebebasan pers.

Pelemahan atau penurunan demokrasi di Indonesia memicu kecemasan terhadap masa depan kebebasan pers. Peristiwa tahun 2023 meningkatkan kecemasan publik.

Pelemahan demokrasi diikuti dengan melemahnya sejumlah institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, pemilu kali ini juga dicatat dengan intimidasi terhadap kebebasan berekspresi dari aktivis HAM dan masyarakat yang ingin mengawasi jalannya kontestasi. Padahal, demokrasi yang berkualitas harus didukung pemilu yang bebas, adil, dan berintegritas (Sumber: Kompas.id).

Namun, ada alasan untuk tetap optimis. Partisipasi politik masyarakat semakin meningkat, terutama dengan adanya teknologi digital yang memungkinkan informasi dan mobilisasi massa lebih mudah dilakukan.

Generasi muda Indonesia menunjukkan minat yang besar dalam isu-isu politik dan sosial, yang bisa menjadi kekuatan pendorong bagi perubahan
positif di masa depan.

Perlu ada komitmen yang kuat dari semua elemen masyarakat untuk menjaga dan memperkuat demokrasi. Pendidikan politik yang menyeluruh, transparansi dalam pemerintahan, dan penegakan hukum yang tegas merupakan kunci mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, perlu adanya mekanisme yang efektif untuk mengawasi dan mengontrol kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.