Pilkada Serentak 2024
Megawati Soekarnoputri Beri Tugas Khusus ke Ahok, Begini Katanya
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri ternyata sudah memberikan tugas khusus kepada Basuki Tjahaja Purnama. Namun tugas khusus itu masihdirahasiakan
POS-KUPANG.COM - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri ternyata sudah memberikan tugas khusus kepada Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok. Namun tugas khusus itu hingga kini masih dirahasiahkan.
Hal itu diungkapkan Bu Mega dalam pidato politiknya dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara Minggu 26 Mei 2024.
Dalam nada guyon, Megawati mengatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memiliki nama yang bagus, tapi nasibnya malah tidak bagus.
Bu Mega lantas menceritakan tentang seringnya ia menjenguk Ahok saat masih di tahanan.
Untuk diketahui, saat itu sosok Ahok ditahan usai divonis 2 tahun penjara dalam kasus perihal penodaan agama.
"Saya sih manggilnya Pak Ahok. Namanya Basuki Tjahaja Purnama. Ketika beliau ada dalam tahanan. Saya suka datang ke tahanannya, tertutup," tutur Megawati.
"Saya suka godain namanya bagus, tapi kok nasibnya nggak bagus ya. Kan Tjahaja Purnama. Bayangin loh," katanya.
Oleh karena itu, Megawati hanya memanggilnya Ahok bukan Basuki Tjahaja Purnama.
Selanjutnya kata dia, telah memberikan Ahok sebuah tugas.
"Saya manggilnya Ahok aja dah. Sekarang beliau bersama kita sudah keluar dari pemerintahan, lalu bilang kepada saya 'ibu minta tugas' 'oke, sudah ada tugasnya'," pungkasnya.
Digadang maju di Pilgub Sumut
Sebelumnya, Rapidin Simbolon Ketua DPD PDI-P Sumatera Utara (Sumut) mengungkapkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok siap diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah Sumut 2024.
Ahok dipersiapkan menjadi penantang menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Bobby Nasution. Wali Kota Medan itu digadang-gadang maju berbekal usungan Partai Gerindra.
"Dengan Pak Ahok saya sudah dua kali berkomunikasi. 'Pak kalau Anda diterjunkan di Sumut siap enggak, siap enggak Pak Ahok?'" kata Rapidin menirukan pertanyaannya, ketika ditemui wartawan pada Sabtu 25 Mei 2024.
"'Kalau sudah partai yang instruksikan, jangankan Sumut, ke Papua juga saya siap'. Itu jawaban kader sejati," kata dia menirukan jawaban Ahok.
Selain itu, kata Rapidin, PDI-P membuka peluang kerja sama politik dengan semua partai jelang Pilkada Sumut meskipun partai berlogo banteng itu memenuhi syarat untuk mengusung sendiri calonnya.
Rapidin juga menyampaikan bahwa tak hanya nama Ahok yang masuk radar untuk dijagokan pada Pilkada Sumut.
Dilansir dari Kompas.com PDI-P disebut masih mencermati semua tokoh yang ada karena pendaftaran calon gubernur baru dibuka secara resmi pada Agustus.
"Semua kita welcome, mau PKS, mau Gerindra, Golkar, PKB semua partai kita welcome. Sumut enggak mungkin dibangun hanya satu partai," ujar dia.
"Sekarang bisa semua (termasuk Ahok) kita pertimbangkan. Tetapi dari hari ke hari akan kita kerucutkan sesuai dengan dinamika politik yang ada. Ya ini kan kita juga main incumbent Pak Edi Rahmayadi, lain juga Musa Rajekshah atau Ijeck, lain juga Bobby, mana tahu nanti kader kita usung sendiri. Ini kan berbagai peluang akan kita hitung untuk perkembangan politik di Sumut," jelas Rapidin.
Komentar pengamat
PDIP tampaknya positif mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ikut Pilkada Serentak 2024.
Namun, untuk wilayahnya PDIP belum menentukan. Semua masih coba dianalisa.
Namun, ada dua wilayah yang berpotensi Ahok bisa ikut pilkada, yakni Jakarta atau Sumatra Utara (Sumut).
Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga tak menampik bahwa mantan Komisaris Utama Pertamina itu banyak disebut di internal partainya dalam pembahasan kandidat bakal cagub DKI Jakarta 2024.
Baca juga: Megawati Beri Sinyal, PDIP Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca juga: Nasib Anies Baswedan Digantung, PKS Belum Berani Ambil Sikap
Kendati demikian, Ahok juga berpeluang masuk ke dalam bursa bakal cagub Sumut 2024.
"Saya harus jujur, seperti Pak Ahok masih ditarik-tarik juga untuk bisa Sumatra Utara. Nah ini menarik juga," kata Eriko di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis 16 Mei 2024.
Menurutnya, Sumut yang selama lima tahun terakhir dipimpin oleh Edy Rahmayadi membutuhkan pemimpin baru. Oleh karena itu, nama Ahok coba dimunculkan.
"Karena Sumatra Utara juga perlu perubahan yang mendasar," ujarnya dikutip dari Antara.
"Nah ini dengan bahasa perubahan, meminjam istilah," imbuhnya.
Sebelumnya, Senin 13 Mei 2024, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Ahok akan diberi penugasan untuk membantu pemenangan para kader PDIP dalam ajang Pilkada 2024.
Ahok akan memberikan masukan dalam perancangan kurikulum Sekolah Partai untuk kepala daerah.
Sebab, Ahok dinilai sebagai sosok yang sudah berpengalaman.
"Agar best practices dari keberhasilan para kepala daerah PDIP bisa diterapkan ke yang lain," ujar Hasto.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengukur potensi kemenangan Ahok dalam Pilkada Jakarta 2024 mendatang.
Jamiluddin menilai, Ahok bisa menang Pilkada Jakarta asalkan memiliki calon wakil gubernur (Cawagub) yang pas saat mendampinginya .
Dikutip dari Tribunnews.com, menurut Jamiludin, sosok pendamping Ahok harus sosok yang bisa mendongkel elektabilitasnya.
Apalagi apabila Ahok berhadapan dengan nama-nama kondang seperti Anies Baswedan dan Ridwan Kamil."Karena itu, Ahok harus didampingi sosok Cawagub yang dapat mendongkrak elektabilitasnya secara signifikan," kata Jamiluddin saat dikonfirmasi, Senin (13/5/2024).
Ia menyampaikan bahwa kans Ahok menang di dalam Pilkada Jakarta ditentukan dari siapa sosok bakal Cawagub yang dipilihnya.
"Hal itu baru dapat dijawab setelah calon pasangan kompetitornya sudah diketahui. Dari sini barulah dapat diperkirakan siapa pasangan Ahok yang berpeluang layak dan menjual dalam mendongkrak elektabilitas."
"Termasuk tentunya peluang menang tidaknya Ahok jika maju lagi pada Pilgub 2024," katanya.
Ia menjelaskan tidak ada alasan bagi PDIP untuk tidak mengusung Ahok.
Semua persyaratan pun terpenuhi meskipun Ahok pernah menjadi seorang terpidana kasus penistaan agama.
"Kasus hukum tidak mencabut hak politik Ahok untuk berkarier di dunia politik. Karena itu, Ahok tetap punya hak untuk dipilih dan memilih dalam Pilgub Jakarta, khususnya menjadi calon gubernur," pungkasnya.
Diketahui PDIP saat ini sudah mengantongi delapan nama yang berpotensi diusung di Pilkada Jakarta.
Baca juga: Tak Seksi Kalau PDIP Buru-buru Umumkan Sikap Politik ke Prabowo-Gibran
Baca juga: Rakernas Tak Hasilkan Rekomendasi, PDIP Masih Mengambang Soal Oposisi
Kata Hasto, semua nama bakal calon gubernur sudah di kantong Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
"Banyak nama yang muncul, sudah ada hampir sekitar delapan nama. Dan banyak nama-nama besar yang sudah ada di kantongnya Bu Megawati Soekarnoputri," ungkap Hasto.
Hanya saja, Hasto enggan mengungkapkan apakah dari delapan nama tersebut berasal ada perwakilan kalangan profesional.
"Lho, PDIP kan terus kembangkan suatu kepemimpinan yang memiliki makna strategis di dalam melakukan suatu penyelesaian masalah rakyat, tetapi juga membangun masa depan," tuturnya.
"Karena kami partai yang memiliki sekolah partai. Sehingga nama-nama yang masuk itu dipertimbangkan," sambung Hasto. (*)
Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS
Sengketa Pilkada NTT yang Terdaftar di MK Tak Pengaruhi Proses di Sentra Gakkumdu |
![]() |
---|
KPU Siap Tetapkan Gubernur - Wagub NTT Terpilih Hasil Pilkada Serentak 2024 Pekan Ini |
![]() |
---|
Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024 Akan Terhambat Adanya Sengketa di MK |
![]() |
---|
Bawaslu NTT Beri Catatan Partisipasi Pemilih yang Rendah di Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Angka Golput Pilkada Serentak 2024 Tinggi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.