BP3OKP Mandul, Warga Papua Minta Prabowo Tinjau Ulang Lembaga Bentukan Jokowi

Pelaksanaan Rapat Pleno BP3OKP merupakan salah satu wadah pemerintah dalam menuntaskan secara efektif isu-isu strategis serta tantangan yang muncul dalam pembangunan Papua.

Ke depan, Wapres berharap agar anggota BP3OKP Perwakilan Papua semakin dapat memperkuat komunikasi kebijakan antara Pemerintah dan masyarakat.

Selama bertugas satu tahun lebih semenjak diangkat, para anggota BP3OKP telah melaksanakan fungsi SHEK dengan baik di wilayahnya masing-masing seperti terus berupaya mengomunikasikan kebijakan pemerintah untuk Papua kepada masyarakat.

Berikutnya, menjembatani aspirasi yang ada di wilayahnya masing-masing melalui koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, dan terlibat aktif dalam forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) daerah dan musrenbang nasional yang membahas percepatan pembangunan otonomi khusus Papua.

Baca juga: Nasib Anies Baswedan Digantung, PKS Belum Berani Ambil Sikap

Baca juga: Anies Terancam, PKS Belum Putuskan untuk Diusung di Pilgub DKI Jakarta

Sebagaimana diketahui, BP3OKP adalah lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk untuk melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) percepatan pembangunan, dan pelaksanaan otonomi khusus di wilayah Papua.

Badan itu diketuai oleh Wakil Presiden dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Menteri Keuangan (Menkeu) serta satu orang perwakilan dari setiap provinsi di Papua.

Adapun, enam anggota BP3OKP perwakilan dari setiap provinsi di Papua tersebut, yaitu Albert Yoku (Papua), Irene Manibuy (Papua Barat), Pietrus Waine (Papua Tengah), Yosep Yolmen Yanowo (Papua Selatan), Hantor Mantuan (Papua Pegunungan), dan Otto Ihalauw (Papua Barat Daya). (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS