BP3OKP Mandul, Warga Papua Minta Prabowo Tinjau Ulang Lembaga Bentukan Jokowi

Seperti intelektual, akademisi, mantan birokrat, mantan politisi senior, bahkan jenderal senior yang dapat dijadikan anggota BP3OKP.

"Masalah usia dapat dirubah itu peraturan presidennya. Mereka  memiliki pengalaman yang mumpuni di bidangnya dan mengetahui persis kompleksitas masalah Papua. Mereka mampu memberikan masukan, pendapat, saran dan bahkan nasehat kepada Pemerintah Pusat sesuai bidang kepakaran dan pengalamannya," katanya.

Baca juga: NasDem Tak Usung Anies di Pilgub DKI Jakarta, Prananda: Kami Utamakan Kader

Baca juga: NasDem Restui 6 Kader di Pilkada Serentak 2024, Tanpa Figur dari NTT

"Jadi, kehadiran, kinerja dan performance mereka tidak diragukan lagi. Mereka sangat berwibawa, intelek, sehingga keberadaan mereka disegani. Bukan saja dari segi penampilan tapi juga intelektualitas dan kewibawaan mereka. Mereka mampu mempengaruhi kebijakan negara apalagi kebijakan K/L yang hanya masalah teknis."

Selain itu, lanjut Thomas, para profesional dimaksud harus didukung oleh kelompok kerja yang gesit, cerdas, serta menjadi motor di lapangan.

 "Kelompok kerja  ini menguasai IT, statistik dan matematis, mampu mengumpulkan data, membaca serta menggunakan data untuk menunjang kerja dari para Anggota Badan," ujarnya.

Ia berharap orang-orang yang ditempatkan di BP3OKP benar-benar militan dan dapat mengeksekusi tugas-tugas di lapangan dengan cara solutif, sesuai petunjuk kerja yang telah disiapkan.

"Sehingga 20 tahun ke depan jangan lagi kondisi Papua sama seperti hari ini tapi telah mengalami perubahan dan pembaruan, tentunya manfaatnya dirasakan langsung oleh Orang Asli Papua sebagai warga negara Indonesia," pungkasnya. 

Wapres Bahas DOB

Untuk diketahui, Wapres Maruf Amin memimpin rapat pleno perdana Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Istana Wapres, Jakarta, Senin 27 Mei 2024.

Dalam rapat itu dibahan sejumlah isu, di antaranya tindak lanjut pembentukan empat daerah otonom baru (DOB) untuk menyelesaikan aneka masalah di daerah itu.

Selain itu dibahas pula masalah beasiswa Siswa Unggul Papua, dan keberlanjutan pembangunan Papua di masa pemerintahan mendatang.

Ma'ruf Amin sebagaimana keterangan dari Biro Pers Sekretariat Wapres, mengingatkan kehadiran BP3OKP sebagai komitmen pemerintah dalam memajukan dan menyejahterakan masyarakat Papua.

Wakil Presiden meminta anggota BP3OKP dapat memperkuat koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh APBN/APBD/Dana Otonomi Khusus melalui sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) Otonomi Khusus Papua.

Rapat tersebut  dihadiri oleh Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Wakil Menteri Keuangan, keenam anggota BP3OKP perwakilan, dan Kepala Sekretariat BP3OKP.

 BP3OKP diamanahkan untuk mengemban misi besar dalam pembangunan di Papua yang dimuat dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041, yaitu mencakup Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif serta Papua Adil dan Damai.