Setor Premi IWP, JKK dan JKM Tepat Waktu, Pemkab Sumba Timur Raih Penghargaan dari PT Taspen

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Christin Malehere 

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Kabupaten Sumba Timur Raih berhasil meraih penghargaan sebagai Kabupaten Terbaik Pertama terkait Penyetoran Premi Iuran Wajib Pegawai (IWP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) pada PT. Taspen.

Penghargaan tersebut diterima oleh Sekda Sumba Timur, Umbu Ngadu Ndamu didampingi Kepala BKAD saat mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Rote Ndao, Selasa 21 Mei 2024.

Kepada POS-KUPANG.COM, Sekda Sumba Timur, Umbu Ngadu Ndamu mengatakan penghargaan yang diraih oleh Sumba Timur atas Prestasi Kinerja sebagai Pemerintah Daerah terbaik Pertama dalam Ketepatan Waktu penyetoran premi IWP (iuran yang dibayar masing-masing Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui potongan yang melekat pada gaji ASN) 8 Persen JKK dan JKM periode Tahun 2024 untuk Pemerintah Daerah  Wilayah kerja PT. TASPEN (PERSERO) KC Kupang. 

Atas prestasi tersebut, Sumba Timur berhasil melampaui Pemprov NTT yang berada pada Posisi Kedua Ketepatan Waktu penyetoran premi IWP, JKK, dan JKM.

Ngadu Ndamu menambahkan Penghargaan ini bisa diperoleh karena adanya komitmen pemerintah daerah dalam melakukan penyetoran IWP, JKK dan JKM tepat waktu ataupun lebih cepat.

Hal ini juga merupakan bentuk komitmen Pemda Sumba Timur melalui BKAD Kab. Sumba Timur di dalam menyejahterakan ASN, berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dan juga untuk memenuhi ketentuan PP No 70 tahun 2015 tentang Jaminan kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKN) bagi Aparatur Sipil Negara.

Penghargaan ini sebagai bentuk komitmen Pemda Sumba Timur di dalam mendukung program PT Taspen Persero dan BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Kemensos RI Fokus Tangani Masalah Penderita Kusta dan Akses Air Bersih di Sumba Timur NTT

Dan berdasarkan Votingan, Kabupaten Sumba Timur ditunjuk sebagai Tuan Rumah dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Tahun 2025.

Adapun rangkaian kegiatan Rakoor tersebut, Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Horas Maurits Panjairan dalam pemaparan materinya menjelaskan Gambaran Umum Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia. (zee)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS