Pertumbuhan Ekonomi NTT Triwulan I Capai 3,61 Persen

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eklesia Mei

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Pertumbuhan ekonomi di NTT pada triwulan l mencapai 3,61 persen.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)  Provinsi NTT Matamira B. Kale dalam jumpa pers di Aula Kantor BPS NTT, Senin, 6 Mei 2024.

Matamira menyebut, pertumbuhan ekonomi di NTT dari tahun 2023 hingga tahun 2024 atau (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 3,61 persen.

"Jika dilihat dari struktur pertumbuhan ekonomi menurut jenis usaha atau distribusi terbesar ada pada pertanian, kehutanan dan perikanan dengan menyumbang angka kenaikan 28,88 persen," ungkapnya.

Dia mengatakan, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi Provinsi NTT Triwulan I tahun 2024 mengalami kontraksi 6,64 persen (q-to-q). Yang mana, untuk Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 28,88 persen.

Sementara, lanjutnya, untuk perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebanyak 12,80 persen serta untuk administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 12,43 persen.

"Untuk Kawasan Bali Nusra, perekonomian NTT pada Triwulan 1 memberikan kontribusi untuk kawasan ini sebesar 22,04 persen. Tetunya ini dibawah Bali dan NTB,” jelasnya.

Baca juga: Rapat Bersama TPID NTT, Data BPS NTT Sebut Cabai Rawit Beri Andil Inflasi Tinggi

Matamira mengatakan, Fenomena Y-on-Y Pertumbuhan kategori pertanian mengalami kontraksi karena terjadi pergeseran musim panen dari triwulan I ke triwulan II.

"Dilihat dari Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terjadi kontraksi 0,47 persen untuk Triwulan I tahun 2024 (y-on-y)," kata dia.

Lebih lanjut, Matamira mengatakan, jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada pengadaan listrik dan gas sebanyak 15,22 persen, industri pengolahan sebanyak 11,95 persen serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,06 persen.

Dia menambahkan, sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT Triwulan I-2024 (y-on-y) secara umum didominasikan oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, yaitu sebesar 1,15 persen.

“Secara umum kontraksi terjadi karena penurunan produksi komoditas tanaman pangan dibanding triwulan sebelumnya. Terjadi gagal panen beberapa komoditas dampak dari Elnino,” pungkasnya. (cr20)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS