Kemenlu Klaim Beri Perhatian ke NTT, Terlebih Perjanjian Perbatasan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengklaim terus memberi perhatian ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terlebih mengenai perjanjian perbatasan. 

Direktur Jendral Informasi dan Diplomasi Publik dari Kemenlu, Siti Nugraha Maulidiah mengatakan, Provinsi NTT berbatasan dengan dua negara, sehingga perjanjian perbatasan perlu diselesaikan. 

"Saya tidak tahu apakah masih ada yang pending. Setahu saya masih ada yang pending apakah itu dengan NTT sudah selesai. Intinya semua perbatasan sedang diupayakan untuk perundingannya supaya jelas mana batas-batasnya," ujar Siti Nugraha, usai memberikan kuliah umum di Undana Kupang, Senin 6 Mei 2024.

Provinsi NTT dengan salah satu penyumbang masalah pekerja migran Indonesia (PMI), Kemenlu ingin hadir untuk melakukan edukasi agar ada pencegahan sehingga tidak ada lagi perdagangan orang. Edukasi lewat sekolah, kampus maupun kelompok masyarakat agar persoalan itu bisa dicegah. 

Siti Nugraha ketika sesi dialog, mengatakan tugas Kementerian Luar Negeri adalah melindungi warga. Ia mengatakan, proses rekrutmen PMI ke luar negeri merupakan bukan kewenangan dari Kementerian Luar Negeri. 

"Ibarat pesta, kita kebagian cuci piringnya. Kita ikutan, membantu yang berwenang dalam Negeri untuk edukasi masyarakat. Bukan mau cuci tangan. Kemenlu bekerja erat dengan kementerian terkait," ujarnya menjawab banyak kasus perdagangan orang di luar negeri. 

Nugraha mengatakan kasus yang terjadi di luar negeri justru karena perusahaan yang nakal. Bahkan kasus seperti magang ilegal di Jerman akibat dari perusahaan yang menyalahgunakan ketentuan yang sudah ada. 

Untuk itu, informasi yang menyeluruh menjadi penting diperoleh sekaligus diberikan oleh perusahaan kepada penerima. Kadangkala informasi yang manipulatif membuat orang terjebak dalam persoalan ilegal yang melibatkan WNI di luar negeri. 

Baca juga: Ahli Keuangan Sebut Bansos Saat Pilpres Langgar Regulasi Belanja APBN

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia itu mengatakan, Kementerian Luar Negeri sangat serius menangani berbagai masalah yang menimpa WNI di luar negeri. 

"Kita bahu-membahu membantu itu. Kita harus bisa mencegah seperti human trafficking itu," kata dia. 

Siti Nugraha mengatakan, pihaknya sering menemukan para pekerja Indonesia ketika menjadi korban perdagangan orang. Korban bahkan tidak punya akses ke terduga pelaku. Hasilnya, Kementerian Luar Negeri juga cukup kewalahan menangani itu. Dia berharap mahasiswa bisa membantu pencegahan sejak dari Indonesia. 

Siti Nugraha menjelaskan, potensi wisata di Indonesia, terutama di NTT sebetulnya peluang besar. Karena ketika itu tidak kelola dengan baik maka mubadzir dan hanya menunggu investor yang belum tentu mengelola potensi itu. Dampak lainnya adalah orang-orang akan cenderung bekerja ke luar negeri. 

Dia mengimbau mahasiswa agar tidak berorientasi menjadi seorang aparatur sipil negara (ASN). Dia mengatakan tidak ada salahnya bekerja ke luar negeri ataupun menjadi ASN. Namun, jika ada peluang seperti sektor wisata, sebaiknya bisa mengelola itu secara mandiri sekaligus membuka lapangan kerja. 

Diplomat, kata dia, tiap arah langkahnya harus memikirkan promosi tentang Indonesia. Kementerian Luar Negeri berupaya keras untuk membangun hubungan baik dengan negara lain. Jika Kepala Negara mengunjungi suatu negara, pasti diikuti dengan kerja sama dengan para pengusaha. Diplomat harus memastikan hubungan itu berlangsung lebih cepat dan tepat. 

Siti Nugraha bercerita ketika Indonesia memperoleh banyak vaksin saat pandemi covid-19. Lobi-lobi yang dilakukan diplomat di luar negeri terlihat dan memberi efek. Menurut dia, itu merupakan bagian dari kerja jajaran Kementerian Luar Negeri di Kabinet Indonesia Maju. (fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS