Bupati Juandi Serahkan SK kepada 713 PPPK Timor Tengah Utara Tahun 2023

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon 

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Bupati Timor Tengah Utara, Drs. Juandi David menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 713 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK Timor Tengah Utara tahun anggaran 2023. Penyerahan SK ini berlangsung di Lapangan Apel Kantor Bupati Timor Tengah Utara, Senin, 29 April 2024.

Sejumlah PPPK menitikkan air mata ketika Bupati Timor Tengah Utara menyerahkan SK kepada perwakilan PPPK. Mereka mengusap air mata yang jatuh ke pipi. 

Penantian panjang untuk bisa menjadi pegawai PPPK Timor Tengah Utara terjawab sudah. Pasca dinyatakan lulus beberapa bulan lalu, mereka akhirnya bernapas lega ketika momentum penyerahan SK PPPK tersebut.

Momentum penyerahan SK PPPK ini dihadiri oleh; Sekda TTU, Fransiskus Fay, Kepala BKDPSDM Timor Tengah Utara, Alexander Tabesi, dan seluruh pimpinan OPD Pemerintah Timor Tengah Utara. 

Baca juga: Lakalantas di Timor Tengah Utara Renggut Nyawa Seorang Perempuan 

Saat diwawancarai, Bupati Timor Tengah Utara, Drs. Juandi David mengajak semua PPPK yang menerima SK pada kesempatan itu untuk meningkatkan kinerja. Mereka juga diwajibkan untuk selalu berpedoman pada aturan kepegawaian yang berlaku dan menyesuaikan dengan OPD yang dilamar.

Baginya, pegawai PPPK Kabupaten membutuhkan perjuangan yang luar biasa untuk sampai pada titik ini. Oleh karena itu, semua perjuangan tersebut mesti dijaga dengan baik.

“Dengan menerima SK, adik-adik tergolong sebagai ASN sehingga bekerjalah dengan bagus, disiplin keluar masuk kantor sama seperti PNS pada umumnya. Karena itu manfaatkan dengan baik kesempatan yang ada sehingga pada evaluasi setiap 5 tahun, adik-adik berada pada posisi aman,” bebernya.

Semua upaya tersebut bukan merupakan sebuah kebetulan. Namun, melewati sebuah proses yang tidak mudah. Dengan demikian, mereka mesti bergembira atas prestasi pada hari ini.

Ia juga berpesan agar semua Pegawai PPPK bekerja sebaik mungkin. Pasalnya, kinerja mereka akan dievaluasi setiap 5 tahun.

Kinerja selama 5 tahun ini akan menjadi tolok ukur atau indikator bagi pemerintah daerah untuk memperpanjang masa pengabdian PPPK.

Di sisi lain, Juandi menitip pesan penting bagi pegawai PPPK tahun anggaran 2023. Pesan ini berkaitan dengan momentum pelaksanaan Pilkada Timor Tengah Utara yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Baginya, semua PPPK di Timor Tengah Utara dan ASN wajib menjaga netralitas dalam Pilkada tahun 2024 ini. Pasalnya, ASN diwajibkan menjaga netralitas dan dilarang terlibat dalam politik praktis.

Sementara itu, Kepala BKDPSDM Kabupaten Timor Tengah Utara, Alexander Tabesi menjelaskan, sebanyak 713 orang yang menerima SK PPPK pada kesempatan itu. Dengan rincian PPPK Tenaga Kesehatan sebanyak 517 orang, Tenaga Guru sebanyak 105 orang dan Tenaga Teknis lainnya sebanyak  91 orang. 

Dikatakan Alexander, di dalam SK mereka langsung dicantumkan tempat tugas masing-masing PPPK dan waktu mulai menjalankan tugas.