Wawancara Eksklusif - Ketua Dewan Pakar PAN Drajad Wibowo: Apapun Protesnya Pertandingan Sudah Usai

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo mengatakan keberadaan partai politik di luar pemerintahan baik untuk demokrasi.

Menurutnya, tanpa adanya oposisi tentu pemerintahan tidak akan berjalan baik tanpa check and balance.

Sejauh ini hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtwra (PKS) yang cenderung akan berada di luar.

“Tapi tentu saya tidak punya hak untuk mengomentari apapun yang akan diputuskan oleh temen-temen PDIP atau PKS. Itu hak mereka untuk memutuskan dan dari KIM kita sudah sepakat kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk memutuskan,” kata Dradjad dalam podcast Tribun Network di Jakarta, Selasa (29/4/2024).

Dradjad berharap seluruh parpol berdebat dengan keras dan secara substantif di parlemen dalam posisi pemerintah dan non pemerintah tapi hubungan kerja sama tetap bagus.

“Saya berharap itu bisa kita bagun, tetap profesional hubungannya. Kita lihat lah, demokrasi kita sedang berkembang dan bekonsolidasi,” tegasnya.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran itu menuturkan bahwa pertandingan sudah selesai, seperti Indonesia lawan Uzbek kemarin.

Apapun protesnya pertandingan sudah selesai, setiap pihak haeus menerima hasil itu.

“Saya rasa sudah saatnya kita untuk move on, menyiapkan agenda politik berikutnya, Pilkada, menyiapkan transisi, dan lalu sudah itu, parpol-parpol melakukan apa yang terbaik yang bisa disumbangkan. Saya rasa it’s time to move on,” tukas ekonom senior ini.

Lanjutan wawancara Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Dradjad Wibowo:

Mas Dradjad, yang dalam waktu yang lama jadi obrolan orang adalah program makan siang gratis. Nah ini pasti orang setelah pemilu selesai, pilpres selesai, orang pasti akan bertanya lagi. Kira-kira kapan ini bisa diaranya? Karena ada informasi baru tahun 2029?

Oh 2029 itu adalah 100 persen. Tapi kalau dijalankannya, itu sangat tergantung pada APBN 2024 dan APBN 2025.

Nah untuk tahun 2024 kan Pak Prabowo nanti dilantik itu kan 20 Oktober. Ada sisa waktu 2 bulan lebih sedikit lah. Nah kalau memang nomenklatur di APBN 2024 memungkinkan, tentu akan dicoba di November dan Desember 2024.

Sepengetahuan Mas Dradjad, nomenklatur untuk itu ada nggak?

Belum ada, tapi kan ada beberapa pos yang memang bisa dialih-alihkan. Nah itu saya nggak tau itu nanti apa namanya menteri keuangan yang berikutnya yang akan tau. Kalau memang ada pasti akan langsung dilaksanakan.