Berita Nasional
Risma Tolak Jadi Cagub Jakarta: Enggak Punya Uang dan Enggak Berani
Menteri Sosial Tri Rismaharini menanggapi kabar dirinya masuk ke dalam nama yang potensial dimajukan menjadi bakal calon Gubernur Jakarta dari PDIP.
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini menanggapi kabar dirinya masuk ke dalam nama yang potensial dimajukan menjadi bakal calon Gubernur Jakarta dari PDIP.
Risma mengatakan dirinya tidak mau maju menjadi calon gubernur Jakarta lantaran tidak memiliki modal uang maupun keberanian. Selain itu, Risma tidak berani maju dalam Pilkada Jakarta karena tanggung jawab yang besar sebagai kepala daerah.
"Yang pertama aku enggak punya uang, satu. Yang kedua itu tadi. Apa namanya? Aku enggak berani. Enggak berani aku ngomong. Bahkan, ngomong pengin kalau enggak berani, untuk menjadi pengin, itu aja enggak berani. Karena, ya itu tadi, risikonya berat. Berat sekali. Berat sekali. Teman-teman mungkin enggak percaya. Aku ngomong kok aneh ya?" ujar Risma di kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (26/4)
Risma mengatakan dulu dirinya juga sempat enggan saat dicalonkan menjadi Wali Kota Surabaya. Menurut Risma, menjadi pemimpin di sebuah daerah bukanlah pekerjaan mudah karena memiliki tanggung jawab yang berat.
"Enggak ada. Saya harus ngulang berapa kali ya? Coba lihat. Saat saya awal jadi wali kota, jadi orang nomor satu di suatu daerah itu tidak mudah. Begitu disumpah, itu tanggung jawabnya bukan hanya di dunia. Kenapa? Saya tidak mau, kenapa? Ya saya tetap manusia punya kekurangan ya," tutur Risma.
Risma mengaku takut memiliki kekurangan saat menjadi seorang kepala daerah. "Saya tidak mau, ternyata saya punya kekurangan, saya tidak bisa menyelesaikan masalah mereka. Itu yang saya takut. Karena itu saya tidak berani ngomong ya atau tidak," pungkas Risma.
Baca juga: Tahapan Pilkada Serentak 2024, Pemilihan Digelar Tanggal 27 November
Sebelumnya PDIP mengatakan sudah mulai menggodok nama-nama yang berpotensi diusung dalam gelaran Pilkada Jakarta 2024. Sejumlah tokoh masuk dalam radar partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Pantas Nainggolan menjelaskan sosok-sosok yang sedang dipertimbangkan menjadi calon gubernur Jakarta antara lain Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas.
Kemudian mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
Kemarin PDIP sudah menggelar rapat koordinasi menghadapi Pilkada Serentak 2024. Rapat itu dipimpin langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, didampingi Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto memimpin. Rapat itu dihadiri para pengurus pusat, kepala daerah-wakil kepala daerah, dan kader utama PDIP.
Rapat dilaksanakan secara tertutup di Gedung Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta Pusat.
Tampak hadir sejumlah pengurus DPP PDIP seperti Wakil Bendahara Rudianto Tjen hingga para Ketua DPP seperti Komaruddin Watubun, Djarot Saiful Hidayat, Bambang Wuryanto, Ahmad Basarah, Wuryanti Sukamdani, Rokhmin Dahuri, dan Ribka Tjiptaning.
Kepala daerah yang hadir adalah para bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, dan gubernur/wakil gubernur dari seluruh Indonesia. Peserta rapat itu berjumlah hampir 200 orang.
"Saya meminta secepatnya dikumpulkan untuk menuju Pilkada nanti untuk melakukan rapat ini," kata Megawati dalam pembukaan rapat itu. "Semangat saya, semangat kita tidak pernah pudar, karena kita bekerja untuk bangsa dan negara," tegasnya.
Baca juga: KPU Siap Laksanakan Pilkada Serentak November 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Sementara Hasto Kristiyanto mengatakan rapat koordinasi itu dilakukan di tengah menguatnya gerakan menyelamatkan demokrasi dan reformasi di tengah ketertekanan akibat intimidasi yang terjadi. Atas perintah Megawati, proses kehidupan demokrasi harus terus berjalan, dan karenanya Ketua Umum PDIP memerintahkan agar rapat hari ini dilaksanakan.
Eko Patrio dan Uya Kuya Resmi Dinonaktifkan oleh PAN dari Keanggotaan DPR RI |
![]() |
---|
Fraksi Gerindra Sampaikan Duka dan Permohonan Maaf, Setujui Penghentian Tunjangan Anggota DPR |
![]() |
---|
Buntut Pernyataan Konroversi, NasDem Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI |
![]() |
---|
Dewan Pers dan IMS Tanda Tangani MoU Penguatan Perlindungan dan Keamanan bagi Pers Indonesia |
![]() |
---|
Ombudsman RI Soroti Potensi Maladministrasi pada Pending Claim BPJS Kesehatan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.