Calon Kepala Daerah Lembata Hati-hati Bikin Janji, Harus Realistis dengan Kemampuan Keuangan Daerah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - Kemampuan keuangan daerah yang minim dan ketergantungan fiskal pada dana transfer daerah dari pemerintah pusat harus menjadi pertimbangan bagi siapa saja yang sedang ancang-ancang hendak maju sebagai calon bupati atau wakil bupati Lembata pada Pilkada 2024 mendatang.

Tak hanya itu, visi-misi kepala daerah terpilih juga nantinya perlu sinkron dengan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran yang sementara dirancang saat ini.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Lembata Mathias Beyeng mengatakan setelah dokumen RPJMD periode 2015-2022 untuk kepala daerah sebelumnya berakhir, ada dokumen perantara yang namanya RPD 2024-2026 untuk masa transisi sebelum terpilihnya kepala daerah definitif. 

Setelah itu, pemerintah pusat mengarahkan untuk menyusun dokumen yang menjadi dasar pembangunan di daerah. Dimulai dari penyusunan RPJPD Kabupaten Lembata 2025-2045. 

"Dalam penyusunan dokumen itu banyak sekali dokumen rujukan seperti evaluasi RPJPD Kabupaten Lembata, kemudian diikuti RTRW Lembata dan KHLS. Dokumen pendukungnya sudah ada dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah," kata Mathias, Jumat, 5 April 2024.

Menurut dia, tahapan pembangunan di RPJPD sudah ada. Empat tahapan visi daerah ada dalam RPJD termasuk indikator yang akan dicapai itu juga sudah ada. 

Kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024 dalam kampanye atau penyusunan visi dan misi wajib menggunakan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045.

 "Wajib perhatikan itu ketika dia susun RPJMD (ada visi misi) lima tahunan. Karena Lembata sebagian besar bergantung pada pusat maka dokumennya harus sinkron dengan provinsi dan pusat," tambah Mathias. 

Baca juga: Tinggal di Hotel Berbulan-bulan Tidak Mau Bayar, Kabur ke Lembata, Ditangkap Tak Berkutik

Mathias menambahkan, dalam penyusunan dokumen perencanaan, salah satu hal yang dilihat itu kondisi daerah secara umum dan capaian capaian berdasarkan indikator yang ada.

"Juga kita harus tahu tentang kondisi keuangan daerah, maka apa yang digambarkan (dalam kampanye kepala daerah) harus sesuai kemampuan keuangan daerah supaya jangan sampai kemudian terjadi sudah ada janji dengan masyarakat sementara uang tidak tersedia," katanya. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS