Sengketa Pemilu 2024

Meski Hasil Pemilu 2024 Sudah Diumumkan KPU, Penetapan Perolehan Kursi DPR Tunggu Sengketa di MK

Jika ada daerah yang tak ada perkara PHPU di MK, penetapan perolehan kursi DPR dan caleg terpilih bisa segera dilakukan.

Editor: Agustinus Sape
TRIBUNNEWS.COM
KPU RI melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional terhadap perolehan suara di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri pada Rabu 20 Maret 2024 malam. 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perolehan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, Rabu (20/3/2024) malam.

Namun, konversi hasil suara parpol dan calon anggota legislatif ke kursi di legislatif, termasuk ke kursi DPR, dan penetapannya baru bisa dilakukan setelah ada kepastian sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu 2024 Tingkat Nasional, Rabu (20/3/2024) malam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Untuk pemilihan presiden (pilpres), pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul, disusul Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan di urutan terakhir Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Gedung Mahkamah Konstitusi siap menerima pendaftaran perkara sengketa Pileg dan Pilpres 2024.
Gedung Mahkamah Konstitusi siap menerima pendaftaran perkara sengketa Pileg dan Pilpres 2024. (ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A)

Adapun untuk pemilihan anggota legislatif (pileg), delapan parpol berhasil lolos ambang batas parlemen dengan mendapatkan suara di atas 4 persen.

Pada urutan pertama, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), kemudian Partai Golkar, disusul Partai Gerindra, serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di urutan keempat, dan selanjutnya Partai Nasdem (14.660.516 suara). Di urutan berikutnya ada Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional.

Meski hasil perolehan suara pemilu telah ditetapkan, menurut Ketua KPU Hasyim Asy'ari, KPU tidak bisa langsung menetapkan perolehan kursi DPR. Penetapan perolehan kursi termasuk penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPD, calon terpilih presiden dan wakil presiden baru bisa dilakukan setelah ada konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi terhadap pihak-pihak yang mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Bagi daerah-daerah yang tidak ada perkara PHPU diregister di MK, KPU bisa segera menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih. Penetapan baru akan dilakukan setelah ada putusan dari MK.

Sementara jika ada daerah yang tidak ada perkara PHPU di MK, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih bisa segera dilakukan.

”Jadi harus menunggu konfirmasi positif bahwa hasil pemilu (suara) itu mendapatkan pengakuan, itu yang menjadi dasar untuk melakukan konversi pada tahap berikutnya menjadi perolehan kursi dan calon terpilih,” ujar Hasyim.

Terkait gugatan hasil pemilu ke MK, anggota KPU, Mochammad Afifuddin, mengatakan, KPU siap menghadapinya.

KPU disebutnya telah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada dalam rekapitulasi manual berjenjang, termasuk catatan terhadap kejadian-kejadian khusus yang menjadi perhatian saat rekapitulasi. KPU juga sudah menyiapkan pengacara dan tim internal untuk menghadapi gugatan.

Menurut Afifuddin, KPU telah menjalankan seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara berjenjang sesuai prosedur. Rapat pleno rekapitulasi juga dilakukan secara terbuka dan dapat disaksikan publik melalui tayangan live streaming.

Jika ada pihak yang keberatan, KPU memfasilitasi untuk mencatatkannya dalam form kejadian khusus. KPU juga tidak bisa memaksa jika ada saksi yang tidak ingin menandatangani formulir D Hasil secara berjenjang,

”Kalaupun semua kejadian di pleno rekapitulasi akan jadi bahan sengketa ke MK, itu sangat mungkin,” ujarnya.

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra secara resmi membuka Pendaftaran Sengketa Pemilihan Umum 2024, Rabu (20/3/2024), sejak KPU menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara nasional pukul 22.19.
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra secara resmi membuka Pendaftaran Sengketa Pemilihan Umum 2024, Rabu (20/3/2024), sejak KPU menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara nasional pukul 22.19. (KOMPAS/SUSANA RITA KUMALASANTI)
Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved